Istana Apresiasi Arahan PDI-P: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Sangat Bagus

Tampang.com | Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menyambut positif langkah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang menginstruksikan kepala daerahnya untuk menyelaraskan program pembangunan dengan pemerintah pusat. Menurut Hasan, arahan tersebut menunjukkan komitmen untuk menciptakan kesinambungan antara kebijakan nasional dan daerah, meskipun PDI-P bukan bagian dari koalisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Jadi, arahan kepada kepala daerah agar menyinkronkan program dengan pemerintah pusat itu sangat bagus. Ini membuka peluang besar bagi kesinambungan pembangunan,” ujar Hasan, dikutip dari Kompas TV, Senin (19/5/2025).

Hasan optimistis, langkah ini akan memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah, sehingga berbagai program nasional bisa berjalan lebih efektif. Ia juga menekankan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan program tetap bisa dilakukan oleh lembaga legislatif seperti DPR dan DPRD.

“Tempatnya kritik itu di DPR. Di sana ada kader-kader partai juga, mereka bisa mengawasi, memantau agar program pemerintah berjalan maksimal,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ganjar Pranowo menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah dari partainya diminta untuk ikut menyukseskan program-program pemerintah pusat, termasuk yang akan dijalankan di bawah pemerintahan Prabowo. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tertutup di Sekolah Partai PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (16/5/2025).

Ganjar menekankan pentingnya sinkronisasi antara pusat dan daerah, baik dalam hal program maupun komunikasi. “Kalau daerah punya kekurangan kapasitas, bagaimana kita menyelesaikannya bersama. Kalau ada persoalan yang butuh dukungan pusat, komunikasi harus dibangun,” jelas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif daerah dengan DPRD agar kebijakan yang diambil sejalan dengan visi partai. “Tiga pilar partai — struktural, eksekutif, legislatif — harus bergerak serempak,” pungkasnya.