Inikah Pola PKI yang Dijiplak Ahoker?

Tudingan para pendukung Ahok yang menyebut TNI berencana makar kepada Presiden Jokowi sedikit banyaknya mirip-mirip dengan pola Partai Komunis Indonesia (PKI). Fitnah keji terhadap institusi pertahanan negara ini semakin menggila sejak dipublikasikannya artikel “Trump's Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” yang ditayangkan oleh Allan Nairn.

Sebenarnya, stempel PKI sudah dialamatkan kepada pendukung Jokowi sebelum Pilpres 2014. Stempel PKI ini merupakan kampanye hitam yang paling murah-meriah. Pelakunya menggunakan stempel PKI untuk memanfaatkan trauma kolektif bangsa Indonesia. Dan, sebagai kampanye hitam, stempel PKI tidak perlu pembuktian. Karenanya, jika ditanya alasannya pun, penstemple PKI kepada pendukung Jokowi tidak pernah bisa memberikan jawabannya. Hanya “PKI”, “PKI”, “PKI”, ... dan “PKI”.

PKI memang sudah tidak ada lagi. Dan, sebelum TAP MPRS No. 25 Tahun 1966 dicabut, PKI atau partai yang berideologikan kumunisme tidak akan terbentuk lagi. Namun demikian, praktek politik ala PKI pun tidak terkubur begitu saja. Faktanya, praktek politik yang membawa Indonesia ke dalam jurang kehancuran tersebut kembali ditiru oleh kelompok yang dikenal sebagai pendukung Ahok yang rerata juga sebagai pendukung Jokowi ini.

Artikel ini pun ditulis bukan untuk menuding atau memberi stempel PKI kepada pendukung Ahok atau yang lebih dikenal dengan Ahoker. Artikel ini hanya menyoroti adanya kesamaan pola yang dipraktekan PKI dan Ahoker. Sederhananya, Ahoker menjiplak pola PKI.

Dan, tudingan makar kepada TNI hanyalah satu dari sejumlah praktek politik PKI yang dicopas. Menariknya, ada sejumlah pola PKI lainnya yang juga dipraktekkan oleh pendukung Ahok yang dikenal sebagai Ahoker ini.

 

Artikel Allan Nairn yang Mirip Isu Dewan Jenderal

Jelang September 1965 muncul isu adanya Dewan Jenderal. Menurut isu yang beredar ini, ada sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan Presiden Soekarno dan berencana untuk menggulingkannya. Isu Dewan Jenderal ini mirip sebelas dua belas dengan isu adanya rencana makar terhadap Jokowi yang dilakukan oleh sejumlah perwira aktif TNI sebagaimana yang dipublikasikan Allan Nairn. Waktu kemunculan kedua isu itu pun sama: di saat situasi nasional tengah memanas

Bersamaan dengan tuduhan makar, sejumlah pihak juga berupaya melemahkan posisi TNI dengan mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI. Menurut pendesak pencopotan, TNI di bawah kepemimpinan Gatot tidak mengalami perkembangan, terutama di bidang keamanan maritim. Lebih  lanjut, Gatot pun dianggap lebih mementingkan pembangunan di sektor pertahanan darat dengan membentuk dua kodam.

Pandangan negatif terhadap Gatot ini tentunya ngawur dan asal njeplak. Sebab, sebagai perwira tinggi yang telah menempuh serentetan pendidikan dan melewati asam garam dunia kemiliteran, Gatot pastinya memiliki metode tertentu untuk lebih menguatkan sistem pertahanan NKRI. Kebijakan Gatot pastinya diambil setelah mengukur sumber daya yang dimiliki Republik Indonesia, bak itu sumber daya manusia, teknologi, maupun dana.

Upaya pelemahan TNI ini bukanlah isu baru. Sejak 1998, sejumlah pihak mendesak TNI untuk bersikap profesional dengan mengambil contoh negara-negara lain. TNI pun dipaksa kembali ke barak militernya. Para pendesak itu tidak tahu kalau barak TNI adalah tanah air. Dan, di tanah air itu TNI bersama dengan rakyat menjaga kedaulatan NKRI.

Oleh para Ahoker, TNI selalu dicurigai berencana makar hanya karena Jokowi yang berasal dari sipil. Kecurigaan yang sama sekali tidak beralasan dan tidak disertai logika ini begtu tertanam di benak para Ahoker. Sehingga hanya karena kesamaan warna peci yang dipakainya sama dengan warna peci yang dipakai peserta Aksi 212, Panglima TNI pun diposisikan sebagai penentang Jokowi. Sikap Ahoker ini mirip dengan PKI yang mencurigai menjadi alat untuk menindas PKI. 

 

Antara Rakyat Pro-Koruptor dan Tujuh Setan Desa

Kemarin, Selasa 9 Mai 2017, Ahok dijatuhi hukuman penjara 2 tahun atas dakwaan menistakan agama. Atas jatuhnya vonis tersebut, para Ahoker pun melontarkan kekesalannya. Mereka menyebut Ahok sebagai orang yang bersih dan tidak layak menjalani hukuman. Sebaliknya, Para pendukung Ahok pun menuding lawan-lawan Ahok sebagai pro-koruptor, bodoh, radikal, teroris, dan lain sebagainya.

Sebutan negatif kepada penentang Ahok sudah berlangsung sejak awal 2015. Ketika itu para Ahoker menstempel penentang Ahok sebagai pro koruptor, pro kekumuhan, orang-orang bodoh, dan stempel-stemple buruk lainnya. Klaim sebagai kelompok paling bersih, sebaliknya menuding penentangnya sangat kotor ini pernah dilancarkan oleh PKI pada 1965.

Saat memperingati HUT PKI yang digelar pada 23 Mei 1965, D.N. Aidit, ideolog PKI, menyeru kader-kadernya untuk meningkatkan sikap revolusioner. Dalam perayaan tersebut, PKI meneriakkan kebencian kepada lawan-lawan politiknya yang dianggap koruptor dengan slogan “Tujuh Setan Desa”.

Tidak ubahnya seperti seruan penuh kebencian yang dilontarkan oleh PKI yang membuat lawan-lawan politinya berang, kebencian yang dialamatkan pendukung Ahok pun memicu kemarahan bagi penentangnya.

Lucunya, para Ahoker itu menutup mata dengan sederetan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ahok, mulai dari kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, kasus reklamasi, pembelian lahan di Cengkareng, sampai kasus korupsi pengadaan  e-KTP. Sama seperti PKI, para Ahoker menklaim kelompoknya bersih dari kasus korupsi. Dan sama seperti PKI, Ahoker menyebut lawan politiknya koruptor.

 

Seperti PKI, Ahoker pun Mengklaim Sebagai Nasionalis, Pancasilais, dan Demokratis

Saat mengajukan konsep “Jalan Baru”, Aidit menyatakan bahwaPKI berjuang melalui garis kelembagaan negara, menggunakan jalan damai dan demokratis. Aidit juga mempropagandakan PKI sebagai partai nasionalis, anti kolonialis, bersimpati terhadap agama, bertangung jawab, menentang jalan kekerasan dan pembela demokrasi, Selain itu, PKI pun diposisikannya sebagai pembela Pancasila dan rakyat kecil alias wong cilik.

Pola ini mirip dengan yang dipraktekan oleh Ahoker. Ahoker mengklaim kelompoknya sebagai pembela NKRI dan pendukung setia Pancasila. Tidak jarang para Ahoker pun mengopinikan Ahok sebagai gubernur yang bekerja untuk rakyatnya. 

Kemiripan antara Ahoker dengan PKI ini bukan hanya dalam soal klaim, tetapi juga dalam memposisikan lawan-lawannya. Lewat “Aidit Membela Pantjasila” yang ditulis oleh Aidit, PKI menyatakan akan melawan kelompok-kelompok yang dianggapnya mempreteli Pancasila.Sama seperti PKI, Ahoker mempropagandakan penentangnya sebagai anti-NKRI,anti-Pancasila, anti-Bhineka Tunggal Ika, dan sebutan-sebutan buruk lainnya.

Dan tidak ubahnya dengan PKI yang mempropagandakan partainya menggunakan jalan damai, para Ahoker pun demikian. Sebaliknya, para Ahoker menuding penentangnya sebagai kelompok radikal, brutal, kasar, teroris, dan lain sebagainya.

 

PKI dan Ahoker Memilih Berhadapan dengan Umat Islam

Tidak perlu dituliskan lagi dalam artikel ini tentang kemiripan pola antara PKI dengan Ahoker. Tetapi, hanya perlu ditegaskan bahwa kemiripan pola tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama..

Sama seperti PKI, Ahoker yang menghujat Islam beserta ulamanya pun diketahui beragama Islam. Sebaliknya, Islam dan pemeluknya pun tidak hanya dibela oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat beragama lainnya. Maka jelas, penghinaan Ahoker yang mirip dengan pola PKI tersebut tidak terkait dengan persoalan agama.

 

PKI Memanfaatkan Kharisma Soekarno, Ahoker Menggantungkan Diri pada Jokowi

PKI tahu persis tidak seorang pun tokoh nasional yang mampu menyaingi kharisma Soekarno. PKI pun kemudian mendompleng Soekarno. Sebaliknya, Soekarno memanfaatkan PKI untuk mengimbangi pengaruh Angkatan Darat. Dengan mendompeng pengaruh Soekarno, PKI berhasil meraih dukungan rakyat.

Ahoker pun demikian, Ahoker memanfaatkan Jokowi Effeck untuk mendongkrak elektabilitas Ahok. Dengan sistem yang rapih, Ahoker mengkampanyekan slogan “Dwitunggal Jokowi-Ahok” lewat sejumlah media, khususnya media sosial. Bahkan, lewat media sosial, Ahoker mengatakan bahwa kemenangan Ahok akan menyelamatkan pemerintahan Jokowi.

 

Sampai Kapan Angin Terus Ditebar?

Ahoker kerap kali mempropagandakan seolah kelompoknya sebagai pemilik sah NKRI, Pancasila, dan perawat kebhinnekaan. Sebaliknya, para Ahoker memposisikan kelompok lawannya sebagai anti-NKRI, anti-Pancasila, anti-Bhinneka Tunggal Ika, dan anti-Indonesia.

Menariknya, di saat yang bersamaan, Ahoker pun memposisikan TNI sebagai lawannya. Dari media sosial bisa didapat berbagai cacian makian dan hinaaan yang dilontarkan Ahoker kepada TNI. Artinya, bagi Ahoker, TNI pun bukan pemilik sah dari NKRI, Pancasila, dan ke-Indonesiaan lainnya.

Dengan diposisikannya TNI sebagai kelompok yang sama dengan penentang Ahok, maka sangat wajar jika TNI kemudian menunjukan pembelaan kepada kelompok penentang Ahok tersebut. TNI pastinya gerah melihat rakyat Indonesia kerak kali mendapat lontaran hina dina dari kelompok yang mengaku-ngaku sebagai pemlik sah NKRI.

Demikian juga sebaliknya, rakyat pastinya tidak akan terima menyaksikan TNI dan sejumlah purnawirawan terus menerus difitnah dan drendahkan dengan sedemikan kejinya oleh Ahoker yang mengaku-ngaku sebagai pemilik sah NKRI.

Ungkapan ketersinggungan Gatot dalam talk show Rosi atas tuduhan adanya makar dalam aksi demonstrasi yang digelar rakyat merupakan wujud dari menyatunya rakyat dan TNI dalam menghadapi serangan yang ditujukan kepada bangsa ini. Dari pernyataannya, Gatot seolah ingin menegaskan kalau TNI juga merasakan apa yang sedang dialami oleh rakyak Indonesia.

Sekarang pertanyaannya, sampai kapan rakyat kesabarannya? Apa yang terjadi kalau kesabaran tersebut sudah sampai batasnya? Dan satu yang pasti, siapa menebar angin akan menuai badai. Apakah pemerintah Jokowi siap dengan badai yang ditebar oleh Ahoker yang rerata pendukungnya.

 

Catatan:

Jika membaca berbagai literatur tentang PKI, sebenarnya masih ada satu lagi kemiripan pola antara PKI dengan Ahoker. Hanya saja, karena satu alasan, kemiripan pola tersebut tidak dituliskan.