Heru Budi: Tak Ada Pencurian Data Terkait Penggunaan KTP Warga Tanpa Izin untuk Dukungan Calon Independen.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memberikan penegasan bahwa tidak terjadi pencurian data NIK KTP DKI di Disdukcapil DKI. Menurutnya, data NIK KTP merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan tidak ada keterlibatan data Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam kasus dugaan pencatutan KTP sebagai pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana.

Setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin, Heru Budi menyatakan bahwa telah terjadi kontak antara pihaknya dan Budi Awaluddin selama lebih dari tiga hari. Menurutnya, dari hasil koordinasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebocoran data Pemprov DKI terkait kasus dugaan pencatutan KTP untuk mendukung pasangan calon independen Dharma-Kun.

Meskipun demikian, Heru Budi tidak ingin memberikan komentar lebih lanjut mengenai dugaan pencatutan KTP untuk Dharma-Kun. Menurutnya, penanganan kasus tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta.

Heru Budi juga memastikan bahwa data NIK KTP DKI tidak bocor di Disdukcapil DKI. Menurutnya, data NIK KTP merupakan kewenangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan wewenang dari Pemprov DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, ia juga meminta agar awak media menanyakan proses meminta data NIK warga langsung kepada pihak Dharma-Kun.

Sebelumnya, Komisioner KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan bahwa masalah KTP warga Jakarta yang dicatut untuk mendukung kandidat tertentu terjadi karena percampuran data antara hasil verifikasi administrasi dengan hasil verifikasi faktual dalam aplikasi infopemilu milik KPU RI. Hal ini merupakan respons atas keluhan warga Jakarta yang NIK KTP mereka dicatut untuk mendukung Dharma-Kun. Dody menyatakan bahwa keterangan di infopemilu hingga saat ini masih menampilkan data yang belum diverifikasi secara faktual, yang mana hal tersebut telah disampaikan kepada KPU RI agar keterangan di infopemilu diperbarui.

Dody juga mencontohkan bahwa KTP kedua anak eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, muncul di situs infopemilu sebagai pendukung Dharma-Kun. Padahal, menurutnya berdasarkan pemeriksaan data KTP dua anak Anies, data tersebut tidak lolos verifikasi faktual tetapi hanya lolos verifikasi administrasi. Hal ini menandakan bahwa Dharma-Kun bisa memperoleh dukungan dari kedua anak Anies.

Menanggapi kejadian pencatutan tersebut, Dody menyampaikan bahwa KPU DKI Jakarta tidak mempertanyakan dari mana Dharma-Kun memperoleh data dukungan. Menurutnya, KPU DKI Jakarta hanya bertindak sebagai pengguna langsung data yang diserahkan Dharma-Kun.

Saat ini, publik dihebohkan dengan dugaan upaya pencatutan informasi NIK KTP warga Jakarta untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Beberapa warga mengeluh di media sosial setelah memeriksa data mereka di laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung, termasuk dua anak Anies Baswedan diketahui menjadi korban aksi pencatutan tersebut.