Hasto: Mendeteksi Bahaya di Balik Ambisi Keluarga Jokowi di Pilkada 2024

Kehadiran Bobby Nasution, menantu dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi sorotan PDIP setelah ia resmi bergabung dengan Partai Golkar setelah dikeluarkan  dari PDIP di tengah proses Pilpres 2024. Bobby diketahui bertentangan dengan perintah partai demi mendukung pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengambil contoh kasus menantu Jokowi, Bobby Nasution sebagai bentuk supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan. Menurut Hasto, Bobby dikabarkan ingin maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sumatera Utara. Hal ini menjadi sorotan, karena tidak hanya Bobby, Hasto juga menyebutkan bahwa beberapa orang dekat keluarga Jokowi diijinkan untuk maju dalam Pilkada. Pilkada serentak dijadwalkan digelar pada November 2024.

Dalam diskusi "Membuka Kotak Pandora Sirekap Saksi Bisu Kejahatan Pilpres 2024" di kawasan SCBD, Jakarta, Minggu (7/4/2024), Hasto menyebutkan bahwa ada beberapa kotak pandora berbahaya yang telah terbuka, menyebabkan penurunan kualitas demokrasi dan memicu dugaan praktik nepotisme. Hasto juga menyatakan bahwa ada lima kotak pandora yang telah terbuka, dengan dampak yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kotak Pandora 1

Kotak pandora pertama menurut Hasto adalah supremasi hukum yang berubah menjadi supremasi kekuasaan. Dampaknya adalah pemilu yang semestinya mencerminkan peningkatan kualitas peradaban bangsa dalam demokrasi kini hanya menjadi legalitas bagi perpanjangan kekuasaan Presiden Jokowi melalui praktik nepotisme. Hasto juga menyebutkan bahwa ada berita yang menyebutkan bahwa Bobby Nasution ingin maju sebagai calon gubernur dan Sekretaris Ibu Iriana ingin maju sebagai walikota Bogor, yang merupakan akibat dari praktik kotak pandora pertama.

Kotak Pandora 2

Kotak pandora kedua, menurut Hasto, adalah sikap kenegarawanan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang berubah menjadi sikap kekeluargaan. Hal ini berdampak pada peran MK sebagai penjaga demokrasi, yang seharusnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga konstitusi dan demokrasi. Menurut Hasto, reduksi-reduksi tersebut berpotensi merugikan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Kotak Pandora 3

Kotak pandora ketiga adalah ketidaknetralan aparatur negara dalam Pemilu 2024. Menurut Hasto, selama penyelenggaraan Pemilu terjadi intimidasi yang dilakukan oleh aparatur negara. Dugaan ini menyebabkan keraguan atas netralitas penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Kotak Pandora 4

Lebih lanjut, Hasto mempernyatakan bahwa kotak pandora keempat adalah peran masyarakat dalam proses demokrasi yang berubah menjadi peran yang tereduksi. Hal ini terlihat dari intimidasi yang dialami oleh masyarakat dalam mengungkapkan pendapat politiknya, yang seharusnya menjadi hak asasi setiap warga negara.

Kotak Pandora 5

Kotak pandora kelima yang disebutkan oleh Hasto adalah peran media yang berubah menjadi peran yang tereduksi. Menurut Hasto, media seharusnya menjadi penjaga kebenaran dan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat. Namun, dalam konteks Pilpres 2024, terdapat indikasi bahwa media turut terlibat dalam praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi.

Dari paparan Hasto, tampaknya kemungkinan adanya praktik politik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi di Indonesia. Presiden Joko Widodo dan pemerintahan yang memimpinnya harus memberikan perhatian serius terhadap dugaan pelanggaran demokrasi serta memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tetap berjalan dengan baik dan bersih tanpa adanya aksi korup dan praktik politik yang merugikan rakyat. Kita sebagai masyarakat juga harus mampu mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keutuhan demokrasi di tanah air.