Hasto Bantah Keterlibatan dalam Kasus Korupsi di DJKA

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto dengan tegas membantah pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebutnya memiliki keterkaitan dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam pernyataannya di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7), Hasto menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam hal tersebut, serta tidak memiliki bisnis terkait kasus tersebut. 

KPK memanggil Hasto dalam kapasitasnya sebagai konsultan, namun Hasto memberikan penjelasan terkait status konsultan tersebut. Dia menyatakan bahwa di KTP-nya tercantum sebagai konsultan karena sebelumnya bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki ruang lingkup keahlian konsultan. Penulisan tersebut, menurut Hasto, masih belum diubah hingga saat ini.

Dari informasi yang diperolehnya dari Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Yoseph Aryo Adhi Darmo, panggilan pemeriksaan ini berkaitan dengan Pilpres 2019. Sebagai Sekretaris Tim Pemenangan saat itu, Hasto menyebut bahwa panggilan tersebut terkait dengan pemberian bantuan yang kemudian diduga terkait dengan persoalan korupsi. 

Hasto sebenarnya dijadwalkan untuk diperiksa pada Jumat (19/7), namun ia tidak dapat hadir karena tengah memimpin rapat terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Yogyakarta. Meskipun demikian, Hasto berjanji akan memenuhi panggilan pemeriksaan jika KPK telah melakukan penjadwalan ulang. Dia juga menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Menurut Hasto, ia belum mengetahui apakah diminta sebagai saksi, namun dia memastikan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dengan kasus tersebut karena tidak memiliki bisnis terkait masalah korupsi. 

Dalam konteks ini, Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa dia tidak memiliki keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi yang sedang diselidiki oleh KPK. Dia juga menegaskan bahwa komitmennya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap kuat, dan dia bersedia untuk memenuhi panggilan pemeriksaan jika jadwalnya telah disesuaikan oleh KPK.

Dengan pernyataan tegas ini, Hasto mencoba menjelaskan bahwa panggilan pemeriksaan yang diterimanya berkaitan dengan perannya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan dalam Pilpres 2019, bukan terkait bisnis atau keterlibatan dalam kasus korupsi di DJKA. Dia juga menyatakan bahwa fokusnya saat ini adalah pada rapat terkait Pilkada 2024 di Yogyakarta, namun ia akan mematuhi panggilan KPK jika telah ada penjadwalan ulang.

Hal ini menjadi penting terutama mengingat posisi Hasto Kristiyanto sebagai pejabat terkemuka dalam PDIP. Dengan bantahan tegasnya terhadap tuduhan keterlibatan dalam kasus korupsi, ini menunjukkan komitmen partai terhadap tegaknya prinsip-prinsip integritas dan pencegahan korupsi.

Kedudukan politik Hasto Kristiyanto di Partai PDIP juga menambah kompleksitas dalam perkembangan kasus ini. Sebagai Sekretaris Jenderal, Hasto memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga citra partai dan memastikan bahwa pejabat partai tidak terlibat dalam kasus korupsi. Hal ini mungkin juga menjadi pertimbangan dalam sikap tegas yang diambil Hasto dalam membantah tuduhan KPK.