Guru Besar se-Jabodetabek Desak DPR Usut Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan Eksekutif

Guru besar dari berbagai perguruan tinggi se-Jabodetabek mendesak DPR untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan ini menjadi perhatian serius bagi para akademisi di wilayah Jabodetabek, karena dinilai berpotensi merugikan kepentingan nasional, terutama dalam hal pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut para guru besar, kekuasaan eksekutif yang terpusat pada pemerintahan Jokowi telah mempengaruhi kebijakan-kebijakan penting di sektor pendidikan. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketimpangan dalam akses pendidikan di Indonesia, serta menurunkan standar mutu pendidikan tinggi. Mereka pun mendesak DPR untuk mengusut lebih lanjut dugaan penyalahgunaan kekuasaan tersebut demi kepentingan dunia pendidikan di Indonesia.

Terkait dengan hal ini, Prof. Dr. Satrio, guru besar Universitas Indonesia (UI), mengungkapkan bahwa kekhawatiran akan dominasi kekuasaan eksekutif dalam ranah pendidikan bukanlah hal yang baru. "Kita perlu mengingat kembali tujuan pendidikan nasional yang seharusnya mencakup semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang atau kelompok," ungkap Prof. Dr. Satrio.

Lebih lanjut, Prof. Dr. Satrio menambahkan bahwa kewenangan yang terlalu besar pada pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Jokowi, dapat memiskinkan kebebasan akademik dan mengurangi peran serta perguruan tinggi dalam mengembangkan sistem pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas. 

Dalam seruan mereka, para guru besar juga menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap tidak progresif dan cenderung sentralistik, yang dapat merugikan kepentingan wartawan Jabodetabek. Mereka meminta DPR untuk bertindak sebagai kontrol sosial yang berfungsi untuk mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah demi terciptanya pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas.

Lika-liku penyalahgunaan kekuasaan dalam kebijakan pendidikan nasional memang selalu menjadi perhatian utama bagi para akademisi. Hal ini menjadi semakin penting mengingat pendidikan adalah landasan utama dalam membangun bangsa dan negara yang berdaulat. Untuk itu, peran DPR sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat memberikan respon yang cepat dan tegas dalam mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif demi kepentingan pendidikan tinggi di Jabodetabek.

Dengan desakan dari para guru besar se-Jabodetabek, diharapkan akan mendorong pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam mengatasi dugaan penyalahgunaan kekuasaan eksekutif dalam kebijakan pendidikan. Keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan kemandirian pendidikan perlu diperjuangkan agar dapat tercipta sistem pendidikan yang adil, merata, dan berkualitas untuk kepentingan bangsa dan negara di masa depan.