Gubernur Pramono Anung Tegaskan Reformasi Total Bank DKI: “Tak Ada Lagi Titipan Direksi”

Tampang.com | Gubernur Jakarta Pramono Anung melontarkan pernyataan tegas menyusul gangguan layanan digital Bank DKI yang kembali terjadi pada akhir Maret 2025. Ia menegaskan bahwa tak akan ada lagi praktik "titipan" dalam penunjukan direksi Bank DKI, demi menciptakan pengelolaan yang profesional dan bebas dari kepentingan politik maupun oknum internal.


Akhiri Praktik Titipan, Dorong Profesionalisme

Dalam rapat pimpinan di Balai Kota Jakarta pada Senin (14/4/2025), Pramono menekankan bahwa profesionalisme adalah harga mati bagi Bank DKI. Ia tidak ingin ada lagi direksi yang duduk karena rekomendasi dari pihak tertentu.

“Tidak boleh lagi titipan dari siapa pun untuk direksi Bank DKI ini,” ujar Pramono dalam unggahan video di akun Instagram resminya, @pramonoanungwa.

Menurutnya, lemahnya pengelolaan internal dan masih adanya celah permainan dari dalam menjadi akar dari berbagai permasalahan yang terjadi, termasuk insiden gangguan sistem digital yang berulang.


Gangguan Sistem Terulang, Pramono Wajibkan Audit Menyeluruh

Gangguan layanan yang terjadi bukanlah yang pertama. Pramono mengungkapkan, insiden ini sudah terjadi tiga kali, dengan pola serupa: lemahnya sistem teknologi informasi dan dugaan kebocoran data.

“Ini kejadian ketiga kalinya. IT tidak dijaga dengan baik, bahkan terlihat ada kebocoran. Harus ada tindakan konkret,” kata Pramono saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta.

Ia pun memerintahkan Bank DKI untuk melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri serta mengganti seluruh personel yang memiliki akses ke sistem informasi bank, sebagai bentuk langkah cepat pembersihan internal.


Langkah Tegas: Copot Direktur IT dan Restrukturisasi Internal

Sebagai bagian dari reformasi, Pramono mencopot Amirul Wicaksono dari posisi Direktur Teknologi dan Operasional. Jabatan tersebut kini dirangkap oleh Direktur Umum sebagai bentuk penegakan disiplin dan penataan ulang internal.

“Saya sudah meminta semua orang yang punya akses ke sistem IT segera diganti. Orang-orang baru dipilih langsung oleh Direktur Utama yang sekarang,” tegasnya.


Rebranding Bank DKI, Menuju Bank Jakarta?

Tak hanya soal manajemen, Pramono juga membuka kemungkinan untuk melakukan rebranding terhadap Bank DKI. Ia mengusulkan nama baru seperti "Bank Jakarta" agar membawa semangat baru dan meningkatkan citra di kancah nasional bahkan global.

“Kita pikirkan untuk ubah nama Bank DKI. Mungkin menjadi Bank Jakarta atau nama lain yang lebih global,” ujar mantan Sekretaris Kabinet tersebut.


Pemulihan Citra Jakarta Lewat Reformasi Finansial

Pramono mengaitkan masalah ini dengan reputasi Jakarta di mata dunia. Menurutnya, penurunan peringkat kota Jakarta dari posisi ke-54 menjadi ke-74 secara global mencerminkan pentingnya pembenahan dari dalam, termasuk sektor perbankan daerah.

“Kalau pengelolaan Bank DKI dibenahi dan dikelola secara profesional, kita bisa bangun kembali citra Jakarta sebagai kota besar berkelas dunia,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah tegas ini, Gubernur Pramono Anung menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya merespons masalah, tetapi juga membenahi sistem secara menyeluruh dan menyongsong transformasi total Bank DKI.