Faisal Basri Kritik Pembagian Bansos untuk Pemenangan Paslon 02 dan Singgung Airlangga-Bahlil di Mahkamah Konstitusi

Ekonom senior Faisal Basri menjadi salah satu ahli dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 oleh pihak yang menggugat, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Dalam keterangannya, Faisal memberikan kritik terkait pembagian bansos untuk kepentingan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo-Gibran. Menurutnya, praktik pembagian bansos tersebut sangat terlihat jelas sebagai bentuk politik gentong babi, yang merupakan penggambaran dari adanya penggelontoran uang untuk kepentingan pasangan calon tersebut.

"Lebih parahnya lagi, di Indonesia tidak hanya terjadi penggelontoran uang, tetapi juga mobilisasi pejabat hingga level paling bawah. Contohnya, Airlangga Hartarto yang mengatakan bahwa ini merupakan sumbangan dari Pak Jokowi. Oleh karena itu, masyarakat harus berterima kasih pada Pak Jokowi dengan cara memilih mereka yang didukung oleh Pak Jokowi," ungkap Faisal di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, pada Senin (1/4).

Selain menyinggung Airlangga Hartarto, Faisal juga menyinggung pernyataan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, terkait dugaan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini tidak dilibatkan dalam pembagian bansos.

"Juga disebutkan oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil, bahwa silakan saja Bu Risma membuat (bansos) sendiri. Dipikirkan oleh semua menteri, mentalitas dan moralitasnya seperti Bu Risma, tetapi dia tidak mau mempolitisasi bansos," jelasnya.

Faisal juga sempat menyebut bahwa praktik pembagian bansos yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto hingga Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, merupakan bentuk vulgaritas yang dilakukan untuk kepentingan pemenangan Prabowo-Gibran.

"Jadi, uangnya sudah ada, tetapi masih kurang mendapatkan perhatian, sehingga harus ditunjukkan secara demonstratif. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Airlangga Hartarto, dan masih banyak menteri lainnya. Namun yang paling vulgar adalah Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan," tegasnya.

Dengan demikian, kritik yang disampaikan oleh Faisal Basri menyoroti praktik pembagian bansos yang dinilai tidak netral dan menggunakan dana bansos sebagai alat politik dalam mendukung pasangan calon tertentu. Selain itu, kritik tersebut juga menyinggung sosok-sosok penting di pemerintahan seperti Airlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia, yang dianggap terlibat dalam praktik pembagian bansos yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.