Erick Thohir Jadi Ketua Dewas Danatara, Kapolri-Jaksa Agung Anggota

Pemerintah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2) di Istana Kepresidenan. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang akan mengawasi jalannya lembaga investasi ini.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, ditunjuk sebagai Ketua Dewas Danantara. Sementara itu, posisi Wakil Ketua Dewas diisi oleh ekonom senior sekaligus mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad.

Penunjukan Erick Thohir sebagai ketua Dewas menunjukkan peran strategis Danantara dalam mengelola investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Erick yang memiliki latar belakang di dunia bisnis dan investasi diharapkan mampu membawa Danantara menjadi badan investasi yang transparan dan kredibel.

Deretan Tokoh Penting di Dewas Danantara, Selain Erick Thohir dan Muliaman Hadad, Dewas Danantara juga diisi oleh sejumlah tokoh penting dari berbagai kementerian dan lembaga negara. Mereka di antaranya:

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin
Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dengan adanya unsur dari kepolisian, kejaksaan, serta lembaga pengawas keuangan dan antikorupsi, Danantara dipastikan akan diawasi secara ketat agar operasionalnya berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan bebas dari praktik penyimpangan.

Danantara dibentuk sebagai lembaga investasi yang bertujuan untuk mengelola dana besar guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah menargetkan badan ini mampu menarik investasi dalam dan luar negeri serta mendanai proyek-proyek strategis nasional.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara bukan sekadar lembaga investasi biasa, tetapi juga harus menjadi instrumen yang transparan dan memiliki dampak nyata terhadap pembangunan nasional.

"Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan memiliki manfaat bagi rakyat dan ekonomi Indonesia," ujar Prabowo dalam pidatonya saat peluncuran.

Dengan masuknya KPK, BPK, dan PPATK dalam struktur pengawasan, pemerintah ingin memastikan bahwa Danantara berjalan tanpa penyimpangan atau potensi korupsi.

Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, juga telah menegaskan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dalam pengelolaan badan investasi ini. Semua pihak yang terlibat akan diaudit dan diawasi secara ketat sesuai aturan yang berlaku.

Pembentukan Danantara menjadi langkah besar dalam mengelola investasi nasional. Dengan Erick Thohir sebagai Ketua Dewas, serta kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Kapolri dan Jaksa Agung, badan ini diharapkan dapat bekerja secara profesional dan transparan.

Pemerintah memastikan bahwa pengawasan terhadap Danantara akan berjalan ketat, sehingga setiap investasi yang masuk dapat dikelola dengan baik demi kemajuan ekonomi Indonesia.