Dulu Jokowi Kader PDI-P, Sekarang Jokowi Ingin Menghabisi PDI-P

Sejak Jokowi menjadi walikota Solo, PDI-P selalu mendukung, memberikan surat rekomendasi untuk maju lagi di pemilihan berikutnya. Hampir semua keinginan Jokowi disetujui oleh PDI-P.

Tetapi Jokowi berubah sejak keinginannya untuk berkuasa 3 periode ditolak, kemudian perpanjangan ditolak juga. Akhirnya keluar dari mulut Jokowi ,"Kalian Hebat Jika Bisa Mengalahkan Saya!" ke Andi Wijayanto, salah satu kader PDI-P. Ternyata kata-kata itu, terbukti dari gerakan-gerakan politik untuk menggagalkan calon pasangan presiden dan wakil presiden dari PDI-P. Bahkan berlanjut di pilkada serentak 2024, untuk mengucilkan semua calon-calon dari PDI-P.

Partai lain selain PDI-P diajak masuk kabinet, PKB, Nasdem dan PKS, sedangkan PDI-P tidak sama sekali ada ajakan masuk kabinet.

Jokowi tidak ingin ada calon dari PDI-P menjadi pemenang di pilkada serentak 2024, Jokowi ingin seluruh anak-anak dan mantunya menjadi penjabat tinggi. Gibran Rakabuming Raka, anak sulung Jokowi, akan menduduki wakil presiden 2024-2029, Bobby Nasution, mantu Jokowi, suami dari Kahiyang, anak kedua Jokowi, sudah mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara dengan membuat situasi Bobby akan melawan kotak kosong, karena hanya tinggal PDI-P yang belum bergabung. Kondisi serupa juga terjadi di Jakarta, yang kemungkinan besar Kaesang akan menjadi wakil dari Ridwan Kamil, akan melawan kotak kosong, hanya meninggalkan PDI-P.

Program Bantuan Sosial (Bansos) akan digulirkan di bulan September, Oktober dan November 2024. Bansos yang seharusnya untuk keperluan rakyat, digunakan tepat waktunya dengan pilkada. Apakah PDI-P akan habis? Tidak ada satupun calon dari PDI-P yang akan menjadi kepala daerah?

PKS sudah menyatakan resmi mendukung Bobby Nasution di Sumatera Utara, sehingga posisi PDI-P kemungkinan sendirian. Berbeda dengan Jakarta, PKS belum menyatakan pindah dukungan ke Ridwan Kamil, karena menurut desas desus, Akhmad Syaikhu akan menjadi calon wakil gubernurnya, sehingga posisi PDI-P akan sendiri lagi. Jokowi sangat ingin menghancurkan PDI-P, karena keingingan untuk berkuasa lebih lamanya ditolak.

Jika PKS, Nasdem, PKB berubah dukungan, maka rakyat bisa menilai, partai hanya mengikuti keuntungan semata yang ditawarkan oleh penguasa, tidak memikirkan kondisi rakyat yang sangat muak dengan kondisi demokrasi seperti ini. Demokrasi pemaksaan kehendak penguasa, pembukaman media online dan offline, semua diatur harus sesuai keinginan penguasa, khususnya keinginan Jokowi.

Neo Orde Baru, dimana KKN (Korupsi Kolusi Nepotisme) sangat banyak terjadi. Bahkan di institusi pemberantasan korupsipun terjadi korupsi.

Dimanakan posisi rakyat? Rakyat akan muak dan bisa saja terjadi kejadi peristiwa 1998, terjadinya pemakasaan penurunan penguasa. Jika 1998, penurunan Presiden digantikan oleh wakil presidennya, untuk saat ini, sepertinya rakyat tidak mau jika Prabowo Subianto sebagai Presiden digantikan oleh Gibran Rakabuming Raka, wakil presidennya. Makin kacau demokrasi dan ekonomi Indonesia.