Dualisme Kepemimpinan PMI Komisi IX DPR, Organisasi Kemanusiaan Harus Zero Politik

Anggota Komisi IX DPR Zainul Munasichin menyayangkan dualisme kepemimpinan di Palang Merah Indonesia (PMI) yang merupakan organisasi kemanusiaan terbesar di Indonesia. Menurutnya, organisasi yang berbasis bergerak di bidang kemanusiaan harus terbebas dari praktik politik. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap kedua belah pihak bisa duduk bersama-sama untuk mencari titik tengah atas persoalan yang ada.

PMI secara historis dikenal sebagai organisasi kemanusiaan yang berdiri di Indonesia sejak tahun 1945. PMI merupakan bagian dari Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang memiliki misi utama adalah membantu masyarakat yang membutuhkan dalam situasi darurat, konflik, atau bencana alam. Namun, saat ini terdapat dualisme kepemimpinan yang menjadi sorotan, yakni Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono sama-sama terpilih sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 berdasarkan dua musyawarah nasional (munas) yang berbeda.

Zainul Munasichin menilai bahwa keberadaan dualisme kepemimpinan ini mengganggu kinerja PMI, terutama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Seperti dikutip dari salah satu media, Zainul Munasichin menegaskan bahwa PMI merupakan organisasi kemanusiaan yang seharusnya bebas dari dominasi politik. Menurutnya, kehadiran tokoh politik yang menjabat di dalam PMI dapat membawa implikasi politis yang mengganggu independensi dan netralitas dalam menyediakan bantuan kemanusiaan.

Dalam konteks ini, Zainul Munasichin sebagai anggota Komisi IX DPR yang membidangi kesejahteraan rakyat, menyerukan agar PMI segera menemukan solusi untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan yang ada. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa PMI dapat fokus pada tujuan utamanya sebagai organisasi kemanusiaan, tanpa adanya intervensi politik.

Ginandjar Kartasasmita, Ketua Umum PMI yang sah, juga telah memberikan tanggapan terkait pernyataan Zainul Munasichin. Ia menyatakan PMI terus berkomitmen untuk tetap netral dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Agung Laksono mengungkapkan bahwa PMI merupakan organisasi yang berdiri di atas prinsip-prinsip kemanusiaan, independen, dan netral. Ia menegaskan bahwa PMI tidak akan terlibat dalam politik praktis dan akan tetap menjalankan kegiatan kemanusiaannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

Dalam mengakhiri dualisme kepemimpinan ini, Zainul Munasichin berharap kedua belah pihak yang terlibat dapat duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. Ia menekankan bahwa kepentingan kemanusiaan harus menjadi prioritas utama, dan politik tidak seharusnya menjadi penghalang bagi PMI dalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat.