DPR Temukan Masalah Serius dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di NTB

Tampang.com | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar, menyampaikan keprihatinannya atas temuan langsung di lapangan terkait pelaksanaan program tersebut, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kunjungan kerjanya baru-baru ini, Muazzim meninjau beberapa titik pelaksanaan program MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari hasil pengamatannya, masih banyak SPPG yang menjalankan tugasnya dengan kurang baik dan tidak sesuai standar yang diharapkan.

“Saya melihat sendiri bagaimana pengelolaan makanan bergizi di lapangan masih perlu banyak perbaikan. Pengawasan terhadap SPPG belum optimal,” ujar Muazzim dalam keterangannya kepada media.

Salah satu temuan yang paling disorot adalah kualitas bahan makanan yang disajikan kepada para pelajar penerima program MBG. Ia menceritakan bahwa ada siswa SMP yang menerima buah jeruk sebagai bagian dari menu, namun jeruk tersebut berukuran kecil dan rasanya sangat asam. Menurutnya, buah tersebut tidak layak masuk dalam kategori makanan bergizi dan bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini.

Tak hanya itu, Muazzim juga menemukan kondisi nasi yang disajikan sangat keras, hingga dianggap tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak sekolah. Hal ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana standar pemilihan dan pembelian bahan makanan dalam program MBG ditentukan dan diawasi.

Muazzim menekankan bahwa program MBG adalah langkah mulia dan patut didukung, karena menyasar perbaikan gizi generasi muda Indonesia. Namun, menurutnya, niat baik ini bisa gagal apabila pelaksanaannya tidak diawasi secara ketat dan dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak kompeten.

“Program ini menyentuh kebutuhan dasar anak-anak. Jadi jangan sampai dikerjakan asal-asalan. Harus ada evaluasi menyeluruh, khususnya pada unit-unit SPPG yang menjalankan program ini di lapangan,” tambahnya.

Ia juga meminta pemerintah, khususnya kementerian teknis terkait dan Badan Gizi Nasional (BGN), agar segera melakukan pengawasan intensif dan audit lapangan. Setiap daerah penerima program MBG harus menjalankan standar minimal gizi dan kualitas makanan, agar manfaat program bisa dirasakan secara nyata.

Muazzim menyarankan agar proses pengadaan bahan makanan dan distribusinya dilakukan secara lebih transparan, serta melibatkan pihak independen untuk kontrol mutu. Selain itu, perlu ada pelatihan ulang bagi tenaga pelaksana di lapangan agar mereka memahami pentingnya kualitas makanan bagi tumbuh kembang anak.

DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal program ini melalui rapat kerja dan kunjungan lapangan, serta menerima masukan langsung dari masyarakat, guru, dan pelajar penerima manfaat MBG.

Dengan langkah evaluasi dan pembenahan yang tepat, diharapkan program Makan Bergizi Gratis benar-benar menjadi solusi atas permasalahan gizi di Indonesia, bukan sekadar program formalitas.