DPR Apresiasi Keinginan Amien Rais Bertemu Jokowi Bahas Reklamasi

 

Tampang.com  - Rencana Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais berserta timnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo, untuk menggaungkan penolakan reklamasi Telug Jakarta, nampaknya akan terwujud. Apalagi, sejumlah legislator di DPR RI mengapresiasi rencana pertemuan tersebut. 

 

Juru Bicara Istana Johan Budi mengatakan keinginan tokoh reformasi Amien Rais yang juga mantan Ketua Umum PAN untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo akan disampaikan. ”Nanti saya sampaikan ke presiden perihal permintaan ini ya,” kata mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini.

 

Sayangnya, Johan tidak mau berkomentar lebih jauh atas niat Amien Rais berserta timnya yang menolak adanya reklamasi. Sebelumnya, Johan Budi juga menanggapi perihal adanya rumor bahwa Presiden Jokowi akan mengeluarkan peraturan presiden (Perpres). 

 

Dimana dengan peraturan ini, maka nantinya diduga akan dijadikan pengembang sebagai pintu masuk mendapatkan perizinan meski pemerintahan propinsi DKI Jakarta yang saat ini dipimpin oleh Anies Baswedan menolak proyek yang akan masuk dalam program strategis  nasional itu. ”Tidak tahu. Dan saya belum pernah mendengar adanya informasi (Perpres. Red) itu,” terangnya singkat.

 

Seperti diketahui, Amien beserta timnya ingin segera bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menggaungkan penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan ia juga akan menyiapkan tim khusus dalam pertemuan tersebut.  

”Saya minta ke IRESS (Indonesian Resources Studies) untuk membuat tim dan nanti ketemu Jokowi. Tim ini harus ada Prof Muslim Muin (pakar Teknik Kelautan ITB, Red). Kalau beliau enggak ada, saya juga enggak berani dan boleh ditambah dengan teman-teman lain,” kata Amien dalam sebuah diskusi publik di DPR RI, Kamis (2/10) lalu. 

 

Amien mengaku niatan untuk bertemu presiden ini secara langsung untuk membahas reklamasi. Selain itu, dia juga mengaku rindu pada Jokowi. ”Di tengah kesibukan sebagai presiden yang suka blusukan itu, kami nggak usah diblusuki, kami blusuk ke sana,” tuturnya

 

Sementara Ketua Komisi IV DPR RI Edhie Prabowo mengatakan perhatian Amien Rais beserta tokoh nasional lainnya telah membuktikan bahwa proyek reklamasi itu bermasalah. ”Kalau sudah Pak Amien dan tokoh bangsa lainnya yang turun, ini jadi bukti bahwa dugaan Komisi IV yang meminta  proyek reklamasi bermasalah dan dihentikan sementara adalah benar adanya,” ucapnya

 

Dia pun berharap, pertemuan Amien dengan Presiden Jokowi nantinya bisa menemukan solusi yang berpihak pada rakyat. ”Harus berpihak pada bangsa. Dan rakyat. Khususnya warga sekitar yang mencari hidup sebagai nelayan,” terangnya.

 

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi  kelautan dan perikanan ini, Edhie menekankan agar pemerintah seharusnya tak boleh gegabah dan terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan lain terkait reklamasi. Baginya, kebijakan mencabut moratorium proyek reklamasi di Pulau C dan D itu sendiri juga telah menyalahi aturan yang ada. Bahkan, Komisi IV DPR sebagai pihak yang mendorong adanya moratorium di jaman Menko Maritim Rizal Ramli belum pernah mendapat laporan perkembangannya.

 

”Saya heran, kok bisa-bisanya ada pencabutan moratorium. Komisi IV kan belum dapat perkembangan dari mitra kerja serta tak dilibatkan. Jadi jangan bicara perpres atau kebijakan lainnya. Karena bagi kami sampai saat ini status reklamasi itu seharusnya masih dihentikan sementara," ungkap Edhie.

 

Setahu dirinya, menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti belum mengeluarkan izin pelepasan tersebut untuk kepentingan publik. Sehingga moratorium tak bisa dicabut. Kemudian, jika alasan pemerintah bahwa  moratorium itu harus dicabut dikarenakan perusahaan pengembang telah memenuhi persyaratan, khusunya mengenai amdal, maka hal itu juga dianggap oleh Edhie sebagai langkah yang salah. 

 

Karena baginya, amdal bukanlah syarat utama dalam pembangunan. ”Apa pencabutan itu dasarnya cuma amdal? Janganlah pemerintah main hakim sendiri. Hanya karena Amdal jangan serta merta reklamasi bisa dijalankan,” cetusnya.

 

"Apa amdal cukup? Kalau begitu semua pembangunan daerah pake amdal saja. Tanpa perlu memikirkan kerusakan atau dampak dari norma lingkungan yang ada,” kesalnya. Apa norma lingkungan yang dimaksud? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun secara tegas paling utama adalah kehidupan nelayan sekitar. ”Reklamasi ini kan bicara laut. Dampaknya sangat banyak. Tak hanya dampak lingkungan, tetapi dampak sosial yang harus dipikirkan adalah kepentingan nelayan,” tegasnya.

 

Senada, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan turut mendukung rencana Amien Rais dan tokoh nasional lainnya menemui Jokowi. Menurutnya, hal itu sangat baik sebagai bagian dari rembug nasional dalam menghadapi permasalahan bangsa. ”Memang seharusnya soal reklamasi ini menurut saya harus dilakukan rembug  bersama tingkat nasional. Jangan nantang-menantang, ini tidak baik,” ujarnya.

 

Dia pun berharap ada solusi terbaik untuk bangsa. Sehingga peruntukkan proyek reklamasi yang saat ini sudah berjalan bisa dipergunakan untuk rakyat. ”Ini nasi sudah menjadi bubur. Sudah terlanjur diuruk dan bangunannya ada. Tapi kalau ada bangunan yang tanpa izin ya dibongkar saja. Sehingga daerah reklamasi  harus bisa untuk fasilitas umum. Seperti halnya di Osaka Jepang,”  tuturnya menambahkan.