Donald Trump Bakal Pecat Lebih dari 1.000 Pejabat yang Ditunjuk Joe Biden

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali membuat langkah kontroversial dengan mengumumkan pemecatan lebih dari 1.000 pejabat senior yang ditunjuk oleh pendahulunya, Joe Biden. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Trump untuk merombak birokrasi federal dan mengonsolidasikan kekuasaan pemerintahannya.

Dalam pengumumannya, Trump menyebutkan bahwa empat pejabat senior yang sebelumnya diangkat oleh Joe Biden telah diberhentikan dari jabatannya. Nama-nama mereka tidak disebutkan secara rinci, tetapi Trump menegaskan bahwa keputusan tersebut adalah bagian dari kebijakannya untuk memastikan loyalitas di jajaran pemerintahan.

“Kami akan membersihkan birokrasi federal dari individu-individu yang tidak memiliki komitmen penuh terhadap visi pemerintahan ini,” ujar Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin (20/1/2025).

Selain empat pejabat senior yang telah diberhentikan, Trump juga mengumumkan rencana untuk memecat lebih dari 1.000 pejabat lainnya yang diangkat selama masa pemerintahan Biden. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi Trump untuk merampingkan birokrasi federal dan menggantinya dengan individu yang lebih loyal terhadap pemerintahannya.

Para sekutu Trump menyatakan bahwa langkah ini diperlukan untuk menghapus pengaruh kebijakan lama yang dianggap tidak sejalan dengan visi dan misi pemerintahan saat ini. “Birokrasi yang terlalu besar hanya akan memperlambat proses pengambilan keputusan yang penting bagi rakyat Amerika,” ujar salah satu penasihat Trump.

Seiring dengan rencana pemberhentian tersebut, Trump juga mengeluarkan perintah baru yang mewajibkan pegawai negeri sipil dan karyawan federal untuk kembali bekerja penuh waktu lima hari seminggu. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengembalikan pola kerja sebelum pandemi COVID-19.

Selain itu, Trump juga mengambil langkah untuk mengurangi perlindungan hukum yang selama ini melindungi pegawai federal dari pemecatan. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memberhentikan pegawai dengan lebih mudah, terutama mereka yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintahan.

Langkah Trump ini menuai beragam reaksi. Kelompok pendukungnya menganggap kebijakan ini sebagai langkah berani untuk mereformasi birokrasi federal yang dianggap terlalu kaku dan tidak efisien. Namun, para kritikus menyebut keputusan ini sebagai upaya politisasi birokrasi yang dapat merusak independensi pemerintahan.

“Langkah ini berbahaya karena menghapus perlindungan penting bagi pegawai federal dan membuka peluang bagi pemerintah untuk memberhentikan individu berdasarkan preferensi politik semata,” ujar seorang analis politik dari Washington.

Dengan rencana pemecatan besar-besaran ini, Trump tidak hanya menunjukkan tekadnya untuk mengendalikan pemerintahan, tetapi juga menciptakan preseden baru dalam cara presiden mengelola birokrasi federal. Dampak dari kebijakan ini masih akan terus dipantau, terutama terkait bagaimana hal tersebut memengaruhi kinerja pemerintah dalam melayani rakyat Amerika.

Meski kontroversial, Trump tetap bersikeras bahwa langkah ini adalah demi kepentingan bangsa. “Kami sedang membangun pemerintahan yang lebih kuat, lebih efisien, dan benar-benar bekerja untuk rakyat Amerika,” pungkas Trump.