Djarot Menilai Isu Putra Daerah di Pilkada Sumut Sudah tak Berlaku

Pertarungan sengit di Pilgub Sumatera Utara memang patut dilirik oleh masyarakat Indonesia. Pasalnya ketiga paslon awal sebelum penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut hanya satu dari antaranya berasal dari luar putra daerah Sumut yang dalam arti bukan kelahiran Sumatera Utara, yakni Djarot.

Seusai putusan KPU Sumatera Utara mencoret JR Saragih karena legalisir ijazahnya yang tidak diakui oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta, menyisakan tinggal 2 pasangan Cagub Cawagub yang akan bertarung pada Pilkada Sumut 2018 bulan Juni mendatang.

Berbagai cara dan strategi akan dilakukan oleh masing-masing paslon dan pendukung untuk memenangkan pemilu. Misalnya saja di Pilgub Sumatera Utara ini, Djarot dihadapkan dengan isu putra daerah yang mana semua lawannya di Pilkada Sumut merupakan asli putera daerah Sumatera Utara.

Namun, bagi Djarot itu bukanlah masalah yang harus ditakuti. Karena pasalnya dirinya percaya bahwa masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang cerdas.
“Enggak ada gentar, ngapain kita kesana kalau gentar. Sepanjang niat kita baik, sepanjang kita bisa ikhlas untuk mengabdi," ujar Djarot saat ditemui di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat, pada Jumat (2/2).

Menurut Djarot, isu putera daerah sudah tak berlaku lagi di mata pemilih Sumater Utara. Sebab istilah putra daerah sudah taka da lagi di Indonesia sejak diikrarkannya sumpah pemuda pada tahun 1928 yang menjadikan satu yakni Indonesia.

"Kita putra indonesia, bukan daerah, kita bisa mengabdi membangun dimanapun juga," jelas Djarot

Dirinya menambahkan bahwa masyarakat Sumatera Utara sudah cerdas dalam memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan rekam jejak dibanding isu putera daerah.

"Indikatornya harus sesuai, misalnya dilihat dia punya kapasitas atau tidak, dia tak punya kompetensi atau tidak, punya track record atau tidak, dia punya menawarkan solusi atau tidak," kata mantan PLT Gubernur dan Wakil DKI Jakarta tersebut.

Seperti diketahui sebelumnya Djarot pernah menjabat sebagai Walikota Blitar, dan Wakil Gubernur pasangan Basuki Tjahja Purnapa Gubernur DKI Jakarta yang telah berakhir pada Oktober 2017 silam. Berdasarkan pengalamannya inilah Djarot optimis dapat memimpin wilayah provinsi kembali.

"Jadi karena hadirnya kita disini ada antusiasme. Karena kita ingin ada perubahan besar," tutup Djarot.