Dikritik Intimidasi Pelajar Dedi Mulyadi Sindir KPAI: Jangan Cuma Komentar

Tampang.com | Program wajib militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus bikin heboh jagat maya. Banyak orang tua dan pelajar merespons pro dan kontra terkait program ini. Konsep yang diusung Dedi Mulyadi dengan tujuan membentuk mental pelajar melalui pelatihan di barak militer ternyata menggugah perhatian berbagai pihak, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Baru-baru ini, KPAI mengungkapkan bahwa mereka mendapat laporan dari pelajar yang merasa tertekan, bahkan diancam tidak naik kelas jika menolak mengikuti pelatihan tersebut.

Ketua KPAI, yang diwakili oleh para komisionernya, menyampaikan keprihatinan atas situasi tersebut. Mereka menilai intimidasi terhadap pelajar adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima. Dalam pandangan KPAI, program yang tidak berdasarkan kesepakatan dan rasa aman bagi pelajar mungkin berpotensi merugikan perkembangan mental dan psikologis anak-anak yang terlibat. Menurut mereka, setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dalam lingkungan yang positif dan mendukung, bukan dalam suasana yang sarat dengan tekanan.

Dedi Mulyadi sepertinya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kegeramannya terhadap kritikan yang dilontarkan oleh KPAI. Dalam sebuah pernyataan yang dilayangkan di media, ia menuding KPAI supaya jangan banyak komentar soal programnya. Ia mengatakan, “Melindungi anak-anak adalah tugas KPAI, maka ambil peran. Kalau hanya berkomentar dan memberikan rekomendasi, apa maknanya?”

Pernyataan ini jelas menggambarkan kekecewaan Dedi Mulyadi terhadap KPAI yang ia anggap seolah hanya mengedepankan suara tanpa turun langsung ke lapangan. Dedi mengklaim bahwa program wajib militer ini dilakukan dengan niat baik untuk membentuk karakter dan disiplin di kalangan generasi muda. Ia pun menambahkan bahwa pelatihan di barak militer ini bukanlah semata-mata untuk mengintimidasi, melainkan untuk menjadikan pelajar lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.

Namun, meskipun Dedi Mulyadi berusaha menjelaskan baiknya program tersebut, kekhawatiran yang diungkapkan oleh KPAI tetap menjadi sorotan. Banyak orang tua yang mendukung pembentukan karakter anak, namun mereka juga mengkhawatirkan pendekatan yang dianggap terlalu keras. Apakah memang ada cara yang lebih tepat dan humanis untuk membentuk karakter anak-anak tanpa adanya ancaman?

Dalam pandangan KPAI, setiap inovasi atau program pendidikan seharusnya dirumuskan dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan anak. Pendidikan karakter seharusnya tidak hanya berfokus pada disiplin semata, tetapi juga melibatkan aspek kasih sayang, pengertian, dan dukungan untuk membantu anak berkembang secara positif. Saran dan masukan dari berbagai stakeholders, termasuk orang tua, pendidik, dan tentu saja, anak-anak itu sendiri, harus menjadi bagian integral dari perumusan program.

Gubernur Dedi Mulyadi memang dikenal dengan berbagai program inovatifnya yang seringkali unik dan berbeda dari kebijakan pemerintah daerah lainnya. Namun, dengan adanya kritik yang datang dari KPAI mengenai intimidasi pelajar ini, tentu ada tantangan besar dalam memastikan bahwa inovasi-inovasi tersebut tidak hanya sekadar menarik perhatian publik, tetapi juga benar-benar efektif dan tepat sasaran.

KPAI menekankan bahwa selain memberikan komentar, mereka memiliki tugas untuk melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, KPAI berharap agar Dedi Mulyadi dan pihak-pihak terkait dalam program ini dapat berkolaborasi untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Pendekatan yang melibatkan dialog dan partisipasi aktif pelajar dalam merumuskan kegiatan juga dianggap penting agar program tersebut dapat diterima dan bermanfaat bagi semua pihak.

Dari beberapa laporan yang masuk, ada juga pelajar yang mengungkapkan ketidaknyamanan mereka terhadap program ini. Beberapa dari mereka merasakan tekanan yang cukup berat, bahkan bisa mempengaruhi prestasi akademis dan kesehatan mental mereka. Ini adalah indikasi bahwa ada yang perlu dievaluasi dari implementasi program ini agar tidak menimbulkan dampak negatif.

Dalam situasi seperti ini, peran dari lembaga perlindungan anak seperti KPAI sangatlah vital. Mereka bukan hanya pengawas, tetapi juga bisa menjadi mitra dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang berdampak positif. Terlebih lagi, dengan banyaknya isu seputar kekerasan dan intimidasi di lingkungan pendidikan, suara KPAI harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak.

Dedi Mulyadi dan KPAI seharusnya duduk bersama untuk membahas solusi dan sejalan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan konstruktif. Di saat yang sama, semoga program wajib militer ini bisa menjadi refleksi bagi semua pihak tentang bagaimana seharusnya pendidikan di Indonesia mengutamakan kesejahteraan dan perkembangan karakter anak-anak.