Di Balik Dualisme Kepemimpinan Ketua Umum Kadin, Mengapa Bernuansa Politis?

Presiden Joko Widodo angkat bicara terkait dualisme kepemimpinan ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan mewanti-wanti, Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya. Sejumlah kalangan mencium aroma politik di balik dualisme ini.

Presiden Joko Widodo menekankan Kadin bukan organisasi politik. Oleh karena itu, ia meminta persoalan dualisme kepemimpinan Kadin diselesaikan secara internal.

"Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin,” katanya.

Dalam beberapa hari terakhir, media massa menyoroti upaya pergantian Ketua Umum Kadin, Arsjad Rasjid, oleh Anindya Bakrie. Penguasa Bakrie Group ini dipilih melalui Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Kadin pada Sabtu (14/09). Mengapa Presiden Jokowi sampai angkat bicara dalam kisruh pengurusan Kadin?

Seberapa strategis Kadin di mata pemerintah dan dunia usaha? Apa dampaknya dualisme ini terhadap periuk nasi khalayak luas? Berikut adalah hal-hal yang perlu Anda ketahui tentang Kadin termasuk isu perpecahan pengurusan di dalamnya:

Menurut situs resminya, Kadin adalah wadah bagi pengusaha Indonesia dan bergerak dalam bidang perekonomian. Kadin merupakan satu-satunya induk organisasi dunia usaha baik di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta. Kadin Indonesia dibentuk pada era Orde Baru, 24 September 1968 yang secara khusus diatur Undang Undang No.1/1987.

Masih berdasarkan UU ini, Kadin Indonesia disebutkan sebagai wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.

Karena diatur dalam Undang Undang, organisasi dan keanggotaannya ditetapkan oleh Keputusan Presiden. Bentuk, susunan organisasi, keanggotaan dan lainnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

AD/ART terakhir yang disetujui perubahannya termuat dalam Keputusan Presiden No. 18/2022. Saat ini, Kadin menjadi wadah bagi lebih dari 160 asosiasi dan perkumpulan perusahaan yang tersebar seluruh Indonesia. Mereka yang bergabung bergerak di bidang pertambangan dan energi, makanan dan minuman, pertanian dan kehutanan, konstruksi dan properti sampai pariwisata, hotel, keuangan, dan jasa profesi. Banyak buruh yang bekerja pada pengusaha ataupun perusahaan yang berada di bawah Kadin Indonesia, termasuk produk-produk yang digunakan masyarakat pada umumnya.

Arsjad Rasjid terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia pada Musyawarah Nasional (Munas) ke-8 di Sulawesi Tenggara, untuk periode 2021-2026.

Pengusaha sekaligus Direktur Utama PT Indika Energy Tbk. ini digeser kedudukannya sebagai ketua umum setelah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) memilih Anindya Bakrie sebagai ketua umum Kadin Indonesia.

Anindya Bakrie mengatakan, “Munaslub ini adalah inisiatif dari Kadin daerah dan juga asosiasi yang bisa disebut anggota luar biasa.”

Putra sulung konglomerat sekaligus politikus Golkar, Aburizal Bakrie, itu mengklaim kegiatan ini sah sesuai AD/ART.  Sebaliknya, Arsjad bersikukuh penunjukkan Anin sebagai ketua umum Kadin Indonesia versi Munaslub melanggar AD/ART.

"Kegiatan Munaslub atas nama Kadin Indonesia Sabtu, 14 September 2024 di St Regis tidak sah, tidak!" kata Arsjad Rasjid kepada media di Jakarta, Minggu (15/09).

Kembali lagi ke UU No.1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, presiden memiliki kedudukan mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terhadap susunan dan keanggotaan organisasi. Dengan kata lain, presiden menjadi aktor terakhir dalam mengesahkan siapa yang akan duduk sebagai ketua secara sah.

Namun, dalam keterangan kepada media, Presiden Jokowi memerintahkan agar Kadin Indonesia menyelesaikan masalah internalnya sendiri.

“Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha, sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” ucap Presiden.

Kepala Negara juga menegaskan selama 10 tahun memimpin Indonesia, ia punya hubungan yang baik dengan para ketua dan pengurus Kadin.

“Saya sudah lebih dari sekali menghadiri acara-acara Kadin, baik di masa Pak Suryo Bambang, Pak Rosan Roeslani, Pak Arsjad, Pak Anin, semuanya,” imbuhnya.

Presiden juga menyatakan bahwa dirinya terbuka untuk menerima para pemangku kepentingan Kadin di kantornya. “Siapapun ingin bertemu dengan saya, saya terbuka, ndak ada masalah,” katanya.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas mengatakan akan memproses Keppres, tapi sekali lagi mengklaim pemerintah tidak campur urusan internal Kadin.

“Kalau kami di pemerintah ya, ini kan urusan internal Kadin sebenarnya,” kata politikus Gerindra seperti dikutip dari kantor berita Antara.

Supratman sebelumnya ikut serta dalam acara Sarasehan Munaslub Kadin 2024 di Menara Kadin, Jakarta–sehari setelah Anin terpilih sebagai ketua umum Kadin Indonesia.  Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengatakan upaya melengserkan Arsjad dari kursi ketua umum Kadin, menunjukkan betapa memang unsur-unsur kekuasaan, tak lagi bersama dengannya. Pada Pilpres 2024 lalu, Arsjad ditunjuk menjadi Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud MD yang berseberangan dengan kubu Prabowo-Gibran.

“Oleh karena itu, bagi saya, organisasi apapun ke depan termasuk Kadin harus independen dan netral. Jangan terlampau jauh cawe-cawe dalam urusan politik,” kata Adi.

Menurutnya, kursi Kadin yang diperoleh karena “faktor bekingan politik, maka tinggal tunggu waktu kekuasaan itu juga akan menerkam balik”.

“Organisasi apapun termasuk usaha, pedagang, pengusaha ini ya harus netral, jangan terlampau jauh terlibat dalam urusan-urusan politik, supaya biar clear semua,” kata Adi.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti. Di tengah kisruh yang terjadi, seharusnya anggota dan pengurus Kadin “satu suara karena kondisi ekonomi saat ini sedang mengalami daya beli yang melemah”.

“Sehingga asosiasi pengusaha seharusnya bahu membahu untuk bisa keluar krisis. Tapi kan masalahnya ada yang mendapat fasilitas dan ada yang tidak dapat fasilitas, sehingga pasti ada yg pro dan yang kontra. Policy (kebijakan) pemerintah harus berlaku sama, semua pengusaha mendapat kesempatan yang sama,” kata Esther.

Ketua Umum Asosiasi Tepung Terigu Indonesia (Aptindo), Franciscus Frank Welirang, mengatakan, Saya kira kita serahkan pada pemerintah untuk penyelesaiannya. Semoga bisa damai-damai saja, katanya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi S. Lukman, mengatakan, "Asosiasi hanya bagian dari Kadin. Tentu masalah ini biar diselesaikan oleh pengurus."

Ia juga berharap dualisme kepemimpinan ini tidak berlarut-larut.

Anin dan Arsjad adalah rival sejak Munas Kadin ke-8 pada 2021. Keduanya menginginkan kursi nomor satu Kadin Indonesia. Sebelum Munas berlangsung suara Kadin juga terbelah soal dukungan di antara dua konglomerat. Namun, hari-hari sebelum pertarungan tiba, Anin dan Arsjad menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Dalam keputusannya, mereka diklaim bersepakat membagi peran dalam Kadin Indonesia: Arsjad Rasyid sebagai Ketua Umum, dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Kadin.

"Sudah ada kesepakatan, musyawarah untuk mufakat, yang telah kami sampaikan ke Bapak Presiden, keduanya setuju untuk dua-duanya menjadi ketua, tapi bedanya yang satu Ketua Dewan Pertimbangan Anindya Bakrie, yang satu jadi Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad, tentunya ini akan dibawa ke munas," kata Rosan Roeslani yang ikut mendampingi keduanya menemui Presiden seperti dikutip Antara. Rosan adalah Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2015–2021.

Saat itu, Arsjad yang menang secara aklamasi disebut-sebut dekat dengan Jokowi termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Kala itu hubungan Jokowi dengan Megawati belum mengalami ‘panas-dingin’ seperti sekarang. Dalam perjalanannya, Arsjad ditunjuk Megawati sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud yang didukung PDIP, PPP, Perindo dan Hanura dalam Pilpres 2024.

Namun, pesta rakyat yang bertepatan pada hari Valentine 2024 membawa kemenangan bagi Prabowo-Gibran yang didukung Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN dan empat partai non-parlemen

Secara ekonomi, “tidak ada urusannya dengan rakyat kebanyakan,” kata Yanuar, Dia menambahkan “job creation (pembukaan lapangan pekerjaan) juga masih jauh.”

Ia menggarisbawahi, kekisruhan kepengurusan Kadin merupakan pertarungan elite, yang menunjukkan tatanan bisa “diacak-acak” sebagaimana kisruh Golkar, termasuk ‘pembajakan demokrasi’ dalam pilpres 2024.

“Ini menunjukkan tidak ada perlindungan hukum untuk rakyat kecil, karena yang gedenya (elitnya) bisa mempermainkan hukum. Jadi menurut saya dari kejadian Kadin ini mempertegas bahwa kita semakin jauh dari negara hukum,” kata Yanuar.