Dewan Pertahanan Nasional Resmi Dibentuk, Prabowo Pimpin Rapat Perdana

Setelah 22 tahun diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) akhirnya resmi terbentuk pada tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat perdana di Istana Bogor pada Jumat (7/2), menandai dimulainya peran strategis lembaga ini dalam memperkuat keamanan dan pertahanan nasional.

Dalam rapat tersebut, Prabowo menegaskan bahwa pembentukan DPN adalah perintah undang-undang yang tidak bisa diabaikan. Ia juga menekankan bahwa pertahanan merupakan asas utama dalam eksistensi sebuah negara. "Tanpa pertahanan yang kuat, negara akan sulit untuk mempertahankan kedaulatannya dan melindungi rakyatnya dari berbagai ancaman," ujar Prabowo.

Dewan Pertahanan Nasional memiliki tugas utama dalam memberikan saran dan pertimbangan strategis kepada Presiden terkait kebijakan pertahanan negara. Lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah koordinasi antara berbagai sektor yang terlibat dalam pertahanan, termasuk unsur militer, pemerintah, dan akademisi.

Dengan terbentuknya DPN, pemerintah berupaya menghadirkan sistem pertahanan yang lebih terintegrasi dan responsif terhadap ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Prabowo menegaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab TNI, tetapi juga melibatkan seluruh elemen bangsa.

"Kita menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ancaman militer hingga perang siber. Oleh karena itu, DPN harus bekerja dengan visi yang jelas agar dapat memastikan pertahanan kita tetap kuat dan adaptif terhadap dinamika zaman," tambahnya.

Dalam rapat perdana DPN yang dipimpin langsung oleh Prabowo, beberapa isu utama dibahas, termasuk kesiapan pertahanan dalam menghadapi ancaman geopolitik, modernisasi alutsista, serta strategi pertahanan siber. Prabowo menekankan pentingnya sinergi antara kementerian terkait, TNI, Polri, dan lembaga lain guna memastikan implementasi kebijakan pertahanan berjalan optimal.

Selain itu, Presiden Prabowo juga menginstruksikan agar DPN segera merumuskan peta jalan pertahanan jangka panjang yang mencakup peningkatan kapasitas militer, pemanfaatan teknologi pertahanan, serta strategi diplomasi keamanan dengan negara-negara sahabat.

Pembentukan DPN dinilai sebagai langkah strategis yang akan memperkuat kebijakan pertahanan Indonesia. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan pengambilan keputusan terkait keamanan nasional bisa lebih terarah, berbasis data, dan melibatkan berbagai pihak yang kompeten di bidangnya.

Para pakar pertahanan menilai kehadiran DPN akan meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan di Indonesia. "DPN bisa menjadi forum strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global," ujar seorang pengamat militer.

Selain itu, DPN juga diharapkan dapat mempercepat modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta meningkatkan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi berbagai potensi ancaman, termasuk ancaman hibrida seperti serangan siber dan disinformasi.

Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional menandai langkah maju dalam memperkuat sistem pertahanan negara. Dengan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, DPN diharapkan dapat menjadi pusat koordinasi strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional yang lebih kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Keberadaan DPN menjadi bukti bahwa pemerintah serius dalam memperkuat pertahanan negara, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Dengan strategi yang tepat dan sinergi antar-lembaga, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan keamanan global dan menjaga kedaulatan bangsa di masa depan.