Demokrat Desak Trump Batalkan Larangan Masuk bagi 43 Negara

Tampang.com | Sejumlah anggota Partai Demokrat mendesak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatalkan larangan perjalanan yang diusulkan terhadap 43 negara. Mereka mengecam kebijakan tersebut sebagai langkah diskriminatif yang berpotensi merugikan ekonomi dan keamanan nasional.

Sebelumnya, Trump telah menginstruksikan kabinetnya untuk menyusun daftar negara yang akan dilarang memasuki AS, dengan batas waktu penyusunan daftar jatuh pada Kamis mendatang. Namun, kebijakan ini menuai kritik tajam dari berbagai pihak, terutama dari anggota Demokrat yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut dapat membahayakan posisi global AS dan melemahkan hubungan diplomatik dengan sekutu.

Surat Keberatan dari Demokrat

Lebih dari 30 anggota Demokrat, termasuk Yassamin Ansari dan Brad Schneider, menandatangani surat keberatan terhadap larangan perjalanan tersebut. Dalam surat yang dikirim ke Trump pada Rabu lalu, mereka menyatakan bahwa kebijakan tersebut ceroboh dan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaat.

"Tidak ada urgensi keamanan nasional yang membenarkan pelarangan massal terhadap warga dari begitu banyak negara," tulis mereka, dikutip dari The Independent (19/3/2025). Mereka menambahkan bahwa kewarganegaraan seseorang tidak memiliki korelasi langsung dengan ancaman terhadap keamanan nasional.

Yassamin Ansari, yang merupakan putri imigran asal Iran, mengungkapkan bahwa larangan perjalanan serupa pada 2017 telah menyebabkan banyak keluarga terpisah. "Beberapa tahun lalu, nenek saya, seorang warga negara AS, meninggal dunia tanpa pernah bertemu kembali dengan saudara perempuannya. Larangan perjalanan Trump saat itu kejam dan rasis. Kini, larangan baru ini semakin tidak masuk akal karena hanya akan merusak ekonomi dan keamanan nasional serta memberi amunisi bagi kelompok ekstremis," tegasnya.

Senada dengan Ansari, Brad Schneider menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur yang berbahaya. "Dengan menyerah pada isolasi dan kecurigaan yang tidak rasional, kita justru merugikan negara kita sendiri serta masa depan generasi mendatang," ujarnya.

Dampak terhadap Ekonomi dan Hubungan Internasional

Partai Demokrat juga menilai bahwa kebijakan larangan ini akan memberikan dampak negatif bagi ekonomi AS. Kebijakan tersebut berpotensi menurunkan jumlah wisatawan, pekerja asing, serta mahasiswa internasional yang selama ini berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

"Kemakmuran negara kita bergantung pada keterbukaan, keamanan, dan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan pada isolasi, ketakutan, dan diskriminasi terhadap orang luar," tulis para anggota Demokrat dalam surat mereka.

Selain itu, pembatasan tersebut dianggap dapat mengganggu hubungan AS dengan sekutu yang selama ini menyediakan intelijen penting dan dukungan dalam upaya kontraterorisme. Demokrat memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini dapat mendorong negara-negara sekutu untuk semakin mendekat ke Rusia dan China.

"Penarikan AS dari panggung global, mulai dari Ukraina hingga bantuan USAID, sudah mulai membuat sekutu-sekutu kita beralih ke rival kita," tulis surat tersebut.

Kekhawatiran di Kalangan Akademisi

Rencana larangan perjalanan juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan akademisi dan mahasiswa internasional. Beberapa universitas bergengsi seperti Harvard dan Yale telah mengeluarkan peringatan kepada mahasiswa mereka terkait potensi kesulitan kembali ke AS setelah liburan musim semi.

Di Universitas Yale, dua profesor hukum memperingatkan bahwa mahasiswa internasional mungkin akan ditanyai terkait dukungan mereka terhadap Palestina, yang dapat mempengaruhi status visa mereka. "Kami tidak bisa memberi saran tentang bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu, namun Anda harus siap menghadapi situasi tersebut,” tulis mereka dalam surat elektronik yang dikirim kepada mahasiswa.

Kasus terbaru yang semakin memperburuk kekhawatiran ini adalah penahanan mahasiswa Universitas Columbia, Mahmoud Khalil, oleh Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) setelah pemerintah mencabut kartu hijau (green card)-nya.

Olivia Troye, mantan Penasihat Keamanan Dalam Negeri untuk Wakil Presiden Mike Pence, turut mengkritik kebijakan ini melalui media sosialnya. "Sebagai seseorang yang pernah bekerja di Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS), saya sudah lama memperingatkan bahwa larangan perjalanan ini akan semakin parah di periode kedua Trump," tulisnya di platform X (Twitter). "43 negara?! Apa alasan yang akan mereka gunakan kali ini?" tambahnya.

Kesimpulan

Dengan meningkatnya kritik dari berbagai pihak, mulai dari anggota Demokrat, akademisi, hingga mantan pejabat keamanan, kebijakan larangan perjalanan yang diusulkan oleh pemerintahan Trump diperkirakan akan terus menuai kontroversi. Banyak pihak yang khawatir bahwa kebijakan ini bukan hanya akan merusak hubungan internasional AS, tetapi juga berdampak buruk pada perekonomian serta kebebasan sipil di dalam negeri.