Dekan FEB UI Sebut Gelar Doktor Bahlil Sah, Bantah Pakai Jurnal Predator

Polemik terkait gelar doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali memanas setelah Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, angkat bicara. Teguh menyatakan bahwa Bahlil lulus sesuai persyaratan yang ditetapkan, sambil membantah tudingan bahwa Bahlil menggunakan jurnal predator. 

Teguh Dartanto memberikan penjelasan terkait proses pemberian gelar doktor kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, proses tersebut telah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku di UI. Dia menegaskan bahwa setiap mahasiswa doktoral di UI harus melalui tahapan yang ketat dan sesuai standar internasional.

Teguh, co-promoter disertasi Bahlil, juga membantah Ketua Umum Partai Golkar itu lulus dengan jurnal predator. Ia mengatakan Bahlil telah menerbitkan ulang artikel di jurnal lain sebagai syarat kelulusan.

Sebelumnya, Bahlil Lahadalia telah disebut-sebut memperoleh gelar doktor dari FEB UI dengan memanfaatkan jurnal predator. Namun, Teguh membantah tudingan tersebut dengan tegas. Menurutnya, FEB UI tidak pernah menggunakan jurnal predator dalam proses pemberian gelar. Jurnal predator adalah istilah yang digunakan untuk menyebut jurnal ilmiah yang kurang berkualitas dan biasanya meminta biaya publikasi yang tinggi tanpa melalui proses seleksi yang ketat. 

Teguh mengatakan Bahlil sudah mengirimkan tulisan ke dua jurnal yang terdaftar di indeksi Scopus yakni Migration Letters dan Kurdish Studies. Namun, kedua jurnal itu sudah berstatus discontinued sehingga menjadi jurnal predator saat artikelnya terbit pada Juli 2024.

Tentu saja, polemik ini cukup mengemuka dalam masyarakat. Gelar doktor adalah sebuah predikat akademik yang sangat dihormati, sehingga wajar jika terdapat keterbukaan dan transparansi terkait proses pemberiannya. Sebagai seorang pejabat negara, kejelasan mengenai gelar akademik Bahlil Lahadalia memiliki dampak tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada citra lembaga tempat ia memperoleh gelar tersebut.

Saat ini, pihak terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terkait proses pemberian gelar doktor kepada Bahlil Lahadalia. Keterbukaan dan transparansi dari perguruan tinggi terkait proses akademiknya sangat diperlukan untuk menenangkan polemik yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, harapan masyarakat adalah agar proses pemberian gelar akademik, khususnya gelar doktor, dapat dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan standar yang berlaku. Semoga segala polemik terkait gelar doktor Bahlil Lahadalia dapat segera dijernihkan oleh pihak terkait dan kembali fokus pada peran serta dalam kemajuan bangsa.

Sebagai media, kita turut mengharapkan informasi yang akurat dan jelas terkait hal ini agar masyarakat tidak terus menerus dibuat resah oleh polemik yang berkembang. Terbuka dan jujur adalah kunci dalam menyelesaikan isu ini, sehingga citra lembaga akademik dan pemerintah tetap terjaga.