Danatara Resmi Dibentuk Prabowo Umumkan di Istana Ditemani Erick Thohir, Rosan damapai Teddy

Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara yang digelar di Istana Merdeka, Senin (24/2/2025). Keputusan ini didasarkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur tata kelola Danantara sebagai lembaga pengelola investasi strategis negara.

Dalam pengumuman ini, Prabowo didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, CEO Danantara Rosan Roeslani, serta Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Teddy Zulkarnaen.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Danantara dibentuk untuk mengoptimalkan pengelolaan aset negara dan memperkuat investasi nasional.

"Dengan hadirnya Danantara, kita berharap dapat meningkatkan efisiensi, memperluas investasi, dan memperkuat ekonomi Indonesia agar lebih berdaya saing di tingkat global," ujar Prabowo dalam sambutannya.

Selain menjadi kendaraan investasi strategis, Danantara juga akan berperan dalam mendukung proyek-proyek nasional yang memiliki dampak ekonomi besar, termasuk di sektor energi, infrastruktur, dan teknologi.

Selain meresmikan Danantara, Prabowo juga menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025, yang berisi pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.

Berikut susunan penting dalam struktur kepemimpinan Danantara:


Erick Thohir – Ketua Dewan Pengawas
Muliaman Hadad – Wakil Ketua Dewan Pengawas
Rosan Roeslani – CEO Danantara
Teddy Zulkarnaen – Ketua OJK yang turut mengawasi regulasi investasi


Selain itu, beberapa kementerian dan lembaga lain juga akan terlibat dalam pengawasan, termasuk Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

CEO Danantara Rosan Roeslani menegaskan bahwa dalam tahap awal, Danantara akan mengelola aset BUMN yang bernilai triliunan rupiah. Saat ini, tujuh BUMN besar sudah bergabung, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, PLN, MIND ID, dan Telkom.

Namun, penggabungan ini tidak lepas dari berbagai tantangan, termasuk transparansi pengelolaan aset, resistensi dari beberapa pihak, serta potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan bahwa Danantara akan beroperasi dengan prinsip tata kelola yang baik dan transparan.

"Kami akan melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa setiap langkah Danantara tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas," ujar Rosan.

Pembentukan Danantara menandai babak baru dalam pengelolaan investasi nasional. Dengan pengawasan ketat dan dukungan dari berbagai pihak, lembaga ini diharapkan dapat menjadi mesin utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di kancah global.

Ke depan, publik akan menanti bagaimana Danantara mampu mengelola investasi negara dengan efektif, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil membawa manfaat nyata bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.