Connie Bakrie: Kepemimpinan Jokowi dengan Hitler, Tidak Beda Jauh

Pengamat pertahanan dan militer, Connie Rahakundini Bakrie, menyoroti kritik terhadap Pilpres 2024 yang disampaikan oleh anggota Komite HAM PBB, Bacre Ndiaye. Dalam sebuah sesi diskusi yang diselenggarakan di KedaiKOPI, Jakarta Pusat, Connie mengungkapkan keprihatinannya terhadap kemungkinan intervensi dalam proses pemilihan presiden yang akan datang dan menyoroti netralitas Presiden Jokowi.

"Anggota CCPR (Komite HAM PBB) telah mengungkapkan dugaan adanya intervensi dalam Pilpres 2024," ungkap Connie dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (30/3) malam.

"Selain itu, dia juga menekankan bagaimana beberapa unsur dalam kriteria calon wakil presiden pada menit-menit terakhir nampaknya menguntungkan putra presiden," tambah Connie. Dia juga menyentuh perbandingan dengan era Adolf Hitler di Jerman ketika membahas demokrasi.

"Hitler sangat menekankan demokrasi ketika pertama kali terpilih sebagai pemimpin Nazi Jerman. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Dia melakukan manipulasi untuk memperpanjang kekuasaannya dan akhirnya menghasilkan absolutisme," ujarnya.

"Perhatikanlah contoh Hitler ini, apakah Jokowi dan keluarganya yang sebelumnya telah kita peringatkan dari awal. Apakah ini hanya masalah Mahkamah Konstitusi, hanya tentang Gibran. Bayangkan jika sejak awal Pak Prabowo tidak mengajukan Gibran [sebagai cawapres], mungkin situasinya tidak akan seperti ini," ungkapnya. Connie juga memperingatkan bahwa kekuasaan absolut bukan hanya ditolak oleh rakyat Indonesia, tetapi juga oleh dunia internasional.

"Pokoknya, jangan sampai cerita ini hanya sekadar tentang demokrasi, namun rakyat akan menyaksikan adanya manipulasi, perpanjangan kekuasaan melalui cara-cara langsung maupun tidak langsung," tambahnya. "Dan yang menolak bukan hanya rakyat Indonesia, namun juga dunia internasional saat ini menolak keabsolutan, karena itu bukanlah tujuan utama kita," tegasnya.

Sebelumnya, netralitas Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024 juga dipertanyakan saat pertemuan Komite HAM PBB (CCPR) pada tangal 12 Maret. Namun, perwakilan Indonesia yang hadir dalam pertemuan tersebut tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan tersebut.

Secara spesifik, Bacre telah menyinggung soal pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, dalam Pilpres 2024. "Pada Februari 2024, Indonesia akan menggelar pemilihan presiden. Kampanye dilakukan setelah perubahan syarat pencalonan pada menit terakhir yang memungkinkan anak presiden untuk mencalonkan diri," ungkap Bacre dalam pertemuan tersebut seperti yang dikutip dari tayangan UNTV.