Chaos, Siapa yang menskenariokannya?

Skenario tentang adanya upaya untuk menciptakan chaos lewat tragedi perang saudara nampaknya semakin menemukan pencerahannya. Hal ini terlihat dari memanasnya pro-kontra penyelenggaraan tabligh akbar yang rencananya bakal digelar di Masjid Agung Garut, Kabupaten Garut, pada 11 November 2017.

Pertanyaannya, siapa yang menskenariokannya? Apakah penciptaan kerusuhan tersebut ditujukan untuk melengserkan Presiden Jokowi? Ataukah sebaliknya, kerusuhan yang timbul justru diskenariokan untuk melanggengkan kekuasaan?  

Untungnya, sebagaimana informasi yang beredar di linimasa dunia maya, Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Agung Garut telah menerbitkan surat penolakan atas penyelenggaraan tabligh akbar tersebut. Surat itu ditandatangani oleh Ketua DKM KH A Mimar Hidayatulloh dan Sekertaris DKM Edy Heryadi pada 7 November 2017.

Penolakan yang tertuang dalam surat bernomor 064/DK-MAG/X/2017 itu disampaikan setelah DKM Masjid Agung Garut menerima saran dari berbagai pihak, di antaranya Kesbangpol Garut, Kapolres Garut, Dandim 0611 Garut, BIN, Kantor Kemenag Garut, dan MUI Garut.

Sebelumnya, pada 5 November 2017, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Garut melayangkan keberatannya atas penyelenggaraan tabligh akbar yang dalam ceramahnya diisi oleh Bachtiar Nasir (BN) dan Ahmad Shabri Lubis (ASL). Alasannya, kedua ulama tersebut dinilai tidak tidak menyejukan dan cenderung melukai perasaan sebagian warga Indonesia.

"Judulnya saja Garut Bumi Islam. Kalau seperti itu yang di luar Islam tidak boleh tinggal di Garut? Bukannya kami tak setuju, tapi ads prinsip di Islam yang toleran, seimbang, dan menyayangi seluruh umat," tegas Wakil Sekretaris PCNU Garut, Aceng Hilman Umar Basori (Sumber: Tribunnews.com).

Penolakan PCNU Garut ini didukung oleh sejumlah pesantren di Garut, seperti Ponpes Al-Mansyuriyah, Ponpes As-Sa’adah, Ponpes Fauzan, dan Ponpes Salaman (Fauzan 3).

Penolakan atas ceramah BN dan ASL di Masjid Agung Garut hanyalah satu dari sederet penolakan terhadap dan ceramah yang diisi oleh ulama-ulama yang dianggap anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-pemerintah, pro-khilafah, dan lainnya.

Sebelum di Garut, ceramah Felix Siauw di Bangil, Pasuruan, ditolak oleh Banser. Felix ditolak setelah ia menolak menandatangani surat kesepakatan yang disodorkan oleh Banser. Surat kesepakatan itu berisi beberapa poin yang salah satunya memaksa Felik untuk menerima Pancasila sebagai ideologinya.

Jika diperhatikan, penolakan Banser atas ceramah Felix di Bangil itulah yang telah meningkatkan eskalasi ketegangan. Sebab, penolakan ceramah BN di Cirebon pada Oktober 2017 hanya menimbulkan riak kecil.

Ketegangan yang terjadi saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan mengingat Banser dan Kokam, dua ormas kepemudaan yang masing-masing berafiliasi dengan dua ormas Islam terbesar, telah terseret masuk ke dalam pusaran konflik.

Tetapi, perlu dicatat, tidak semua tokoh NU mendukung sikap Banser. Sayangnya, kepada tokoh NU yang menentang sikap Banser, stempel anti-Pancasila, anti-NKRI, anti-pemerintah, pro-khilafah, dan lainnya pun langsung dialamatkan.

“Orang di dalam NU yang tidak cocok dengan PBNU dan Ansor ikut-ikutan mengkritik,” tulis Rais Syuriyah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand, Nadirsyah Hosen, dalam artikel “Mendukung Banser” yang diunggah di NU.or.id pada 7 November 2017.

Dan, memang dalam situasi tegang ini bukan NU melawan non-NU, tetapi kelompok-kelompok yang mengklaim dirinya pro-Pancasila, Pro-NKRI, toleran, berbhineka tunggal ika, dan lain sebagainya melawan kelompok-kelompok yang dituding anti-Pancasila, anti-NKRI, pro-khilafah, radikal, intoleran, dan lainnya.

Parahnya lagi, situasi ini bukan hanya menghadap-hadapkan kelompok-kelompok yang berbasiskan keagamaan, tetapi juga pemerintah dan Polri yang dihadapkan dengan TNI. Upaya membenturkan Polri dan TNI ini bisa terbaca dari “Mendukung Banser”

“Kalau pemerintah dan Polri yang di depan melarang dan membubarkan maka Polri dan Jokowi dianggap anti-Islam oleh kelompok seperti Amien Rais dan kawan-kawan.

 

Polri dan Pemerintah jadi gamang bersikap. Belum lagi TNI lewat Panglimanya bersikap merangkul pihak-pihak yang secara politik dan ideologis berseberangan dengan Pemerintah dan Pancasila. Polri tidak mau dibenturkan dengan TNI.

 

Maka diaturlah strategi. Banser ditaruh di depan menghadang Felix, dan kawan-kawan. Polri mem-back-updi belakang. Yang kena caci maki adalah Banser. Dan saya merasa tidak layak saya ikut-ikutan mengkritik dan mencaci Banser atas upaya mereka berdiri di depan menjaga Pancasila dan NKRI. Kalau bukan Banser yang bergerak, siapa lagi?”

 

Artikel “Mendukung Banser”, termasuk tuduhan Nadir kepada Panglima TNI berserta jajarannya, sudah memviral di media sosial, Pro-kontra pun menyusul.

Dan, dengan menyebut nama Amien Rais yang dalam artikelnya dilabeli dengan predikat negatif,  secara langsung Nadir telah menyeret pendukung Amien masuk ke dalam isu penolakan terhadap Felix.

Sepanjang tahun 2017 ini ada sederet peristiwa yang bisa ditandai sebagai upaya adu domba yang bertujuan untuk menimbulkan kerusuhan.

Dimulai dengan benturan antara massa FPI dengan massa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) yang terjadi di Bandung pada 12 Januari 2017. Bentrokan yang berawal di ibu kota Jawa Barat ini kemudian menjalar ke sejumlah daerah dengan melibatkan massa dari sejumlah ormas.

Jelang hari pencoblosan Pilgub DKI 2017 setidaknya ada 2 kali upaya provokasi. Pertama, terjadi pada saat FPI menggelar kegiatan Isra Miraj di Cawang pada 15 April 2017. Saat itu sebuah mobil Toyota Avansa yang sedang terbakar bergerak mundur dan mengarah kepada jamaah yang tengah berkumpul. Di tengah kobaran api yang membakar mobil, pengemudi melompat keluar lantas melarikan diri..

Kemudian, pada 18 April 2017 atau sehari jelang hari pencoblosan, terjadi bentrokan antara massa FPI dengan anggota GP Ansor di Kramat Lontar, Jakarta Pusat.

Sementara, pada hari yang sama ribuan massa GP Ansor dari berbagai daerah telah berkumpul di Jakarta untuk menggelar Apel Kebangsaan dan Kemah Kemanusiaan di Bumi Perkemahan Ragunan, Jakarta. Di pihak lain, kelompok Tamasya Al Maidah sudah mulai berdatangan di ibu kota.

Berbeda dengan bentrokan yang terjadi sebelumnya, penolakan atas BN dan ASL di Garut telah mendesak Kokam Muhammadiyah turun gunung. Kokam memosisikan dirinya mendukung tabligh akbar dengan BN dan ASL sebagai penceramahnya. Artinya, Kokam menentang sikap PCNU Garut.

Malam 8 November 2017, sebuah foto sekumpulan orang berseragam Kokam tengah berjaga-jaga di salah satu ruas jalan di Garut. Foto tersebut menyebar setelah sebeumnya beredar foto ratusan orang berseragam Banser yang berkumpul di satu lokasi. Tidak jelas, apakah kedua foto tersebut terkait rencana tabligh akbar atau acara-acara lainnya.

Penyelenggaran tabligh akbar yang diisi oleh ceramah BN dan ASL di Masjid Agung Garut memang sudah ditolak oleh pengurus masjid. Namun, beredar informasi jika pelaksanaannya akan digeser ke tempat lain atau ditunda.

Tetapi, tabligh akbar yang diisi oleh BN, ASL, Felix, dan yang lainnya tidak akan berhenti di Garut, para pendakwah itu pastinya telah memiliki sederet agenda pengajian di sejumlah daerah. Melihat eskalasi yang terkadi belakangan ini, maka jika dalam waktu dekat terjadi peristiwa serupa, bisa diperkirakan ketegangan yang terjadi akan lebih sulit dikendurkan.

Melihat rentetan peristiwa yang berlangsung dalam waktu yang hampir berdekatan. Jika, tidak diredam, dalam waktu yang tidak lama lagi akan terjadi ledakan besar. Dan, kejadian ini pastinya tidak diinginkan oleh siapa pun, kecuali kelompok-kelompok tertentu yang akan diuntungkan.

Siapakah kelompok-kelompok yang di untungkan tersebut? Apakah mereka berada di belakang kursi kekuasan atau sebaliknya? Tidak jelas!

Pertanyaan besarnya, kenapa pengajian-pengajian itu baru beberapa bulan belakangan ini mendapat pelarangan dilarang?

Jika mengacu pada artikel yang diposting Nadir, Banser mengaku ditaruh di depan sebagai bamper bagi Polri dan pemerintah. Apakah pengakuan tersebut merupakan indikasi jika pelarangan-pelarangan tersebut dipesan oleh kelompok yang berada di balik kekuasaan? Dan, “berada di balik kekuasaan” bukan berarti penguasa itu sendiri.

Dari sederet pertanyaan-pertanyaan di atas pastinya akan memunculkan sejumlah skenario atau spekulasi. Hanya, saja cukuplah sampai ke pertanyaan-pertanyaan di atas. Biarkan skenario dan spekulasi berkeliaran di dalam benak.