Bupati Situbondo Tersangka Korupsi Mangkir dari KPK Karena Pilkada

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, mengundurkan diri dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat, 8 November 2024. Sosok yang telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi itu memilih untuk tidak hadir karena tengah sibuk mempersiapkan diri dalam Pilkada 2024. Kasus yang menimpa Karna Suswandi adalah terkait dugaan korupsi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Situbondo.

Peristiwa ini menarik perhatian publik, karena kehadiran Bupati dalam panggilan KPK seharusnya menjadi urusan yang tidak dapat dihindari, terlebih dengan statusnya sebagai tersangka. Namun, alasan krusial yang diutarakan oleh Karna Suswandi adalah keterlibatan aktifnya dalam persiapan Pilkada 2024. Hal tersebut menjadi pembenaran atas ketidakhadirannya dalam panggilan KPK yang sepatutnya menjadi prioritas dalam menjaga keadilan dan penegakan hukum.

Dalam kasus ini, Karna Suswandi diduga terlibat dalam penyelewengan dana PEN dan pengadaan di Pemkab Situbondo. Pihak KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan cukup bukti untuk menetapkan Karna Suswandi sebagai tersangka. Namun, dengan alasan persiapan Pilkada 2024, Bupati memilih untuk tidak memenuhi panggilan tersebut. 

Persiapan Pilkada memang menjadi hal yang sangat penting bagi seorang pejabat daerah, terutama bagi Bupati yang menjabat sebagai kepala pemerintahan di wilayah tersebut. Namun, ketika seorang pejabat yang sedang di bawah sorotan hukum, seperti dalam kasus Karna Suswandi, seharusnya memiliki kesadaran bahwa menjalani proses hukum adalah kewajiban yang tidak bisa dihindari. Kehadiran merupakan bentuk tanggung jawab untuk memberikan klarifikasi dan membantu kelancaran proses penegakan hukum.

Sikap Karna Suswandi ini juga menimbulkan pertanyaan akan komitmen dan integritasnya dalam pemerintahan. Sebagai pimpinan daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi, seorang Bupati seharusnya memberikan contoh yang baik dengan memberikan kerjasama penuh kepada KPK sebagai institusi penegak hukum. Tidak adanya kehadiran Karna Suswandi juga menimbulkan dampak negatif terhadap kredibilitasnya sebagai pemimpin di mata masyarakat.

Kasus Karna Suswandi juga menjadi sorotan karena berpotensi memengaruhi dinamika politik dalam Pilkada 2024 di Situbondo. Keterlibatan Bupati sebagai tersangka korupsi dapat menjadi isu yang merugikan dalam kontestasi politik, sementara upaya dari pihaknya untuk menghindari panggilan KPK dapat menimbulkan tanda tanya akan integritas dan komitmennya sebagai seorang calon pemimpin.

Kasus ini juga menjadi momentum bagi masyarakat Situbondo untuk lebih selektif dalam memilih pemimpin di masa mendatang. Kredibilitas dan integritas seorang calon pemimpin sangat penting, terlebih dalam upaya membangun pemerintahan yang bersih dan transparan. Keberadaan Bupati yang terlibat dalam kasus korupsi tentu akan menjadi pertimbangan serius bagi para pemilih.

Di tengah dinamika politik dan tuntutan penegakan hukum, kita perlu menyadari betapa pentingnya kehadiran dalam proses hukum sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi seorang pejabat publik. Apapun alasan yang dikemukakan, kehadiran dalam panggilan KPK seharusnya menjadi prioritas utama bagi Karna Suswandi. Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, tanpa terkecuali untuk siapapun, termasuk para pejabat negara.