Budi Arie Bantah Lindungi Situs Judol
Tanggal: 21 Mei 2025 09:47 wib.
Dalam perkembangan terkini di dunia politik, Budi Arie Setiadi, yang saat ini menjabat sebagai Menteri Koperasi, angkat bicara usai namanya muncul dalam dakwaan diduga menerima jatah 50% saat menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terkait kasus mafia akses judi online (judol). Pernyataan tegas dari Budi itu menjawab berbagai tuduhan yang beredar di masyarakat dan media.
Budi Arie menyatakan bahwa narasi jahat yang menuduhnya terlibat dalam praktik korupsi tersebut merupakan suatu upaya untuk merusak harkat dan martabatnya. Masyarakat semakin dibingungkan oleh berita hoaks dan tuduhan yang tidak berdasar. Dalam konteks ini, Budi menekankan bahwa dirinya sama sekali tidak pernah melindungi situs judi online, melainkan sebaliknya, ia berkomitmen untuk memberantas praktik judi online yang merusak.
Tuduhan mengenai jatah 50% itu muncul setelah adanya pengakuan beberapa tersangka dalam kasus Mafia Akses Judi Online yang mengklaim adanya keterlibatan pejabat tinggi dalam perlindungan situs judi. Namun, Budi Arie dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa selama masa jabatannya sebagai Menkominfo, dirinya aktif mengambil langkah-langkah untuk menutup situs judi online dan memberantas praktik yang merugikan masyarakat.
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Menkominfo, Budi yang dikenal dengan kebijakan tegasnya berupaya untuk menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Itu termasuk memimpin berbagai operasi penutupan situs judi online yang berencana untuk beroperasi secara ilegal di Indonesia. Dalam sejumlah kesempatan, Budi juga sering mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak terjerumus ke dalam praktik berjudi yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menciptakan masalah sosial.
“Saya ingin menegaskan bahwa semua tuduhan yang dialamatkan kepada saya adalah fitnah dan tidak berdasar. Saya justru menggalakkan penghapusan situs-situs judi online yang meresahkan bagi masyarakat kita. Saya tidak pernah terlibat dalam praktik yang merugikan ini,” tutur Budi Arie dalam pernyataannya kepada media.
Di tingkat pemerintahan, Budi Arie juga mengusulkan agar langkah-langkah ofensif dan kooperatif diambil untuk memerangi judi online. Hal ini termasuk menjalin kerja sama antara kementerian dan instansi terkait untuk meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap situs-situs yang beroperasi secara ilegal. Melalui kerjasama tersebut, ia berharap bisa menciptakan suatu sistem yang lebih baik dalam mengawasi konten digital, terutama yang berkaitan dengan judi online.
Dalam pandangannya, judi online bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan tantangan sosial yang harus diselesaikan bersama. Masyarakat yang sering terjebak dalam perjudian online sering kali mengalami kerugian finansial yang signifikan, dan di sinilah peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk melindungi rakyat.
Tuduhan yang ditujukan kepada Budi Arie Setiadi tidak hanya berdampak pada reputasinya sebagai pejabat publik, tetapi juga menimbulkan keraguan dalam masyarakat terhadap kebijakan yang sedang dijalankannya. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas dan akurat. Keterbukaan informasi dari pejabat publik merupakan salah satu cara untuk membuang jauh-jauh berita-berita yang tidak berdasar.
Budi juga menyatakan komitmen untuk melanjutkan program-program yang telah diluncurkan selama masa jabatannya, tanpa terpengaruh oleh isu-isu negatif yang beredar. "Saya akan terus bekerja keras untuk menciptakan kebijakan yang lebih baik, yang melindungi masyarakat dari dampak buruk judi online,” jelasnya.
Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa pengawasan terhadap aktivitas online tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat. Edukasi serta penyuluhan tentang bahaya judi online perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif. Dengan bersatunya upaya pemerintah dan masyarakat, diharapkan kasus judi online dapat diminimalisir.
Lebih lanjut, Budi Arie berharap agar proses hukum dan investigasi terhadap kasus mafia akses judi online ini dapat berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia mengajak semua pihak untuk tidak terjebak dalam spekulasi atau berita-berita yang tidak jelas sumbernya. “Saya percaya, dengan kerjasama dan komitmen semua pihak, kita dapat menuntaskan masalah ini dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari judi online,” tutup Budi Arie Setiadi.