BPS: Kualitas Demokrasi di Jakarta Meningkat di Bawah Kepemimpinan Anies Baswedan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data yang menunjukkan bahwa skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di DKI Jakarta terus mengalami peningkatan sejak tahun 2007 hingga 2020. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa ibu kota semakin mendapatkan kualitas demokrasi yang lebih baik di bawah kepemimpinan Anies Baswedan.

Pada tahun 2020, skor IDI Jakarta mencapai 89,21, meningkat 0,92 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 88,29 poin. Angka tersebut jauh melampaui skor IDI nasional pada tahun yang sama, yang hanya mencapai 73,66 poin.



Terdapat tiga aspek utama yang dinilai dalam menghitung nilai IDI, yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi. Pada tahun 2020, DKI Jakarta meraih skor 93,27 poin, 84,95 poin, dan 90,86 poin untuk masing-masing aspek tersebut.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi peringkat satu di Indonesia selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2017. Skor IDI di DKI terus mengalami peningkatan, yaitu dari 84,73 pada tahun 2017, 85,08 pada tahun 2018, hingga 88,29 pada tahun 2019.

Menurut Anies Baswedan, pencapaian ini mencerminkan kedewasaan warga Jakarta dalam berdemokrasi.

Beliau menambahkan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk menjaga Jakarta tetap kondusif dan demokratis.

Penyampaian data ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Jakarta mengalami peningkatan yang konsisten di bawah kepemimpinan Anies Baswedan. Hal ini tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah, tetapi juga kematangan serta partisipasi aktif masyarakat dalam menopang sistem demokrasi yang semakin baik di ibu kota.



Tingginya skor IDI juga sejalan dengan rekam jejak Anies Baswedan dalam menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Keberhasilan dalam menopang kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada aspek kepemimpinan, namun juga semangat kolaborasi dan partisipasi masyarakat yang aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.



Peningkatan kualitas demokrasi bukanlah hasil yang bisa diraih secara instan, melainkan merupakan hasil dari upaya berkesinambungan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, berbagai langkah konkret perlu terus diimplementasikan untuk memastikan bahwa demokrasi di Jakarta tetap berkembang secara positif dalam jangka panjang.