Bahlil Sebut Prabowo Ngantor di IKN 2028, Seskab Teddy,Target Selesai

Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, baru-baru ini menarik perhatian publik. Bahlil menyebut bahwa pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mulai berkantor di sana. Namun, pernyataan ini langsung disanggah oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, yang memberikan klarifikasi terkait proyek besar ini.

Teddy menjelaskan bahwa meski pemerintah sedang berfokus pada pembangunan infrastruktur di IKN, target utamanya adalah penyelesaian gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tahun 2028. Hal ini menjadi bagian penting dalam proses pemindahan ibu kota yang sedang berlangsung. "Target selesai eksekutif, yudikatif, legislatif (tahun 2028)," ujar Teddy kepada para jurnalis pada Minggu (9/2).

Namun, Teddy juga menekankan bahwa saat ini belum ada kepastian mengenai kapan Presiden Prabowo akan mulai berkantor di IKN. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan bahwa gedung-gedung yang akan digunakan oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Proses pembangunan di IKN sendiri memang sudah berjalan dengan pesat, namun tahap peresmian dan perpindahan pemerintahan akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan fasilitas yang ada.

Pernyataan Bahlil yang menyebutkan tahun 2028 sebagai waktu yang tepat untuk Presiden Prabowo mulai berkantor di IKN sempat menimbulkan spekulasi. Mengingat proyek pemindahan ibu kota ini merupakan salah satu proyek nasional terbesar dalam sejarah Indonesia, banyak pihak yang menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kapan secara resmi pemerintahan akan beroperasi di IKN.

Pemerintah Indonesia memang tengah berupaya keras untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur utama di IKN. Ibu kota baru ini tidak hanya akan menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga diharapkan bisa menjadi pusat ekonomi dan inovasi yang baru bagi Indonesia. Proyek ini merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di seluruh Indonesia, sekaligus mengurangi ketergantungan Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Salah satu tantangan terbesar dalam proyek ini adalah memastikan kelancaran pembangunan gedung-gedung yang akan menampung lembaga-lembaga pemerintahan. Gedung eksekutif untuk presiden dan para menteri, gedung legislatif untuk DPR, serta gedung yudikatif untuk lembaga peradilan merupakan prioritas utama yang harus selesai tepat waktu. Selain itu, infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik juga menjadi bagian dari proyek yang sedang dikebut pengerjaannya.

Meskipun Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa pemerintahan akan pindah ke IKN pada 2028, Seskab Teddy Indra Wijaya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan penyelesaian gedung-gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif di IKN sesuai target. Meskipun begitu, tanggal pasti kapan Presiden Prabowo Subianto akan mulai berkantor di IKN masih belum dapat dipastikan. Pemerintah tetap berfokus pada penyelesaian tahap pertama dari proyek pemindahan ibu kota ini.

4o