Anggaran IKN Diblokir, Jokowi: Tanyakan kepada Pemerintah

Tampang.com | Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi dengan santai ketika ditanya soal anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang menjadi salah satu aspek yang ditinjau ulang oleh pemerintah. Peninjauan ini dilakukan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja.

Dalam keterangannya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak lagi berwenang dalam kebijakan anggaran negara, termasuk terkait proyek IKN. Oleh karena itu, ia meminta agar pertanyaan mengenai pemblokiran anggaran tersebut diajukan kepada pemerintah saat ini.

"Tanyakan ke pemerintah. Itu kan urusan pemerintah. Enggak ada hubungannya. Laporan progres ya ke Presiden," ujar Jokowi, dikutip dari Tribunnews, Sabtu (8/2/2025).

Lebih lanjut, Jokowi mengaku bahwa dirinya tidak mengikuti perkembangan proyek IKN secara langsung. Ia menambahkan bahwa komunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, lebih banyak membahas urusan pribadi, bukan mengenai perkembangan proyek tersebut.


Anggaran IKN Diblokir, Proyek Terhambat?


Polemik terkait anggaran IKN mencuat setelah pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo, yang mengungkapkan bahwa beberapa anggaran proyek di IKN saat ini diblokir. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan sesuai jadwal.

Pemblokiran anggaran ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik dan investor, mengingat proyek IKN merupakan salah satu program strategis nasional yang sejak awal dicanangkan Jokowi sebagai bagian dari transformasi Indonesia.

Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja, pemerintah menekankan bahwa setiap kementerian dan lembaga harus lebih selektif dalam penggunaan anggaran, termasuk proyek-proyek besar seperti IKN.

Namun, belum ada kejelasan mengenai apakah pemblokiran ini bersifat sementara atau akan berdampak pada keberlanjutan pembangunan IKN dalam jangka panjang.


Respons Publik dan Investor


Pemblokiran anggaran ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan pelaku bisnis yang telah berinvestasi dalam proyek IKN. Sejumlah investor dikabarkan mulai mempertanyakan kepastian hukum dan finansial terkait proyek tersebut.

Selain itu, beberapa pengamat ekonomi menilai bahwa langkah efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah harus dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di sektor pembangunan infrastruktur.

Menurut pengamat kebijakan publik, Andi Susanto, keputusan pemblokiran anggaran IKN harus disertai dengan strategi komunikasi yang jelas agar tidak menimbulkan spekulasi negatif.

"IKN merupakan proyek jangka panjang yang melibatkan banyak pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Jika ada perubahan dalam kebijakan anggaran, harus ada kejelasan mengenai bagaimana dampaknya terhadap timeline pembangunan," ujarnya.


Masa Depan IKN di Bawah Pemerintahan Baru


Sejak pergantian pemerintahan, nasib proyek IKN memang menjadi salah satu sorotan utama. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan proyek ini, namun dengan sejumlah evaluasi dan penyesuaian agar pembangunan lebih efisien dan tepat sasaran.

Sementara itu, Menteri Keuangan dikabarkan tengah melakukan kajian ulang terkait alokasi anggaran untuk proyek IKN guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan tidak membebani keuangan negara.

Keputusan pemerintah untuk meninjau ulang anggaran IKN menjadi langkah yang dinilai strategis, namun tetap membutuhkan transparansi dan komunikasi yang baik kepada publik. Apakah proyek ini akan terus berjalan sesuai rencana atau mengalami perombakan besar? Semua masih bergantung pada keputusan pemerintah dalam beberapa bulan ke depan.