Amien Rais ingin Ketemu Jokowi Bicara Reklamasi

 

Tampang.com Proyek reklamasi Teluk Jakarta terus menuai pro dan kontra. Bahkan, isunya sudah menyangkut kedaulatan negara. Ketua Dewan Kehormatan (Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais mengaku heran TNI sebagai penjaga kedaulatan negara diam saja adanya proyek reklamasi tersebut. Padahal adanya proyek itu jelas mengancam kedaulatan Indonesia. 

"?Saya heran kenapa teman-teman TNI kok masih diam. Jelas kita akan dijajah ekonominya, akan diduduki," tandasnya dalam diskusi ‘Menolak Reklamasi’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, (2/11).

Amien merasa yakin bahwa proyek 17 pulau buatan di utara ?Jakarta diperuntukkan untuk kepentingan Tiongkok. Pasalnya, yang disasar bukan hanya sektor ekonomi, tetapi politik dan militer. Anehnya, Tentara Nasional Indonesia (TNI) diam saja. "Saya sudah haqqul yaqin, yakin, bahwa 17 pulau palsu itu nanti memang dipersembahkan untuk kepentingan China (Tiongkok, Red)," ungkapnya.

Bukan tanpa alasan, lanjut Amien, hubungan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dengan Pemerintah Tiongkok sangat dekat. Jokowi pernah melawat ke Negeri Tirai Bambu dan sepulangnya kemudian membawa ide proyek tol laut. "Pulang dari sana, dia (Jokowi, Red) mengatakan kita akan kawinkan Tol Laut dengan Jalan Sutera Laut China," katanya.

Amien mengaku tidak masalah kerja sama dengan RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Asalkan, hubungan yang dibangun setara dan saling menguntungkan. "Kalau kawin dua partner sejajar menguntungkan, tapi kalau satu kuat, satu lemah itu si kacung dengan si tuan," imbuhnya.

Terkait hal itu, Amien beserta timnya ingin segera bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menggaungkan penolakan terhadap reklamasi Teluk Jakarta. Bahkan ia juga akan menyiapkan tim khusus dalam pertemuan tersebut. ”Saya minta ke IRESS (Indonesian Resources Studies) untuk membuat tim dan nanti ketemu Jokowi. Tim ini harus ada Prof Muslim Muin (pakar Teknik Kelautan ITB, Red). Kalau beliau enggak ada, saya juga enggak berani dan boleh ditambah dengan teman-teman lain,” ucapnya.

Amien mengaku niatan untuk bertemu presiden ini secara langsung untuk membahas reklamasi. Selain itu, dia juga mengaku rindu pada Jokowi. "Di tengah kesibukan sebagai presiden yang suka blusukan itu, kami nggak usah diblusuki, kami blusuk ke sana,” tuturnya.

Menurut mantan Ketua MPR RI itu, pertemuan tersebut rencananya akan dilangsungkan dalam jangka waktu dekat ini. Dia juga siap untuk beradu data jika nanti usulan yang diajukan ke Jokowi ditolak.  ”Mudah-mudahan minggu-minggu ini Pak Jokowi buka pintunya. Saya sudah kangen sekali. Terakhir ketemu saat 212 (aksi demo Bela Islam 2 Desember 2016, Red), beliau naik podium. Terus kita saling sapa," jelasnya.

Amien menuturkan, bersama timnya nanti akan berlaku santun saat menemui Jokowi. Ia juga ingin beberapa pihak yang selama ini dianggap bertindak sewenang-wenang dalam proyek reklamasi bisa dibawa ke pengadilan. ”Masukan kami ke Jokowi kami ketik rapi, bahasanya santun, argumentatif, hentikan reklamasi. Saya punya usul, setelah (reklamasi, Red) dihentikan, yang melakukan 'abuse of power' dibawa ke pengadilan,” paparnya.

Jika pertemuan itu terwujud, Amien berharap Jokowi didampingi Menteri Koordinator Kemaritiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Menteri Kelautan dan Perikanan agar bisa langsung membahasnya hingga tataran teknis.

Terkait ancaman kedaulatan negara atas reklamasi Teluk Jakarta,  belum ada keterangan dari pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Wuriyanto yang baru dipromosikan menjadi Pangdam IV/Diponegoro tak bisa dihubungi via telepon selular tadi malam. Sama halnya dengan Kapuspen TNI yang baru dipromosikan Brigjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah. 

Sementara, mantan Ketua Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sudirman Said menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku tidak pernah menandatangani izin proyek reklamasi Teluk Jakarta itu benar terjadi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Jokowi pernah mengeluarkan peraturan gubernur (Pergub) terkait reklamasi. 

"Beliau kemarin (Rabu lalu, Red) bicara tidak pernah keluarkan izin, tapi ada dua pergub yang keluar (terkait reklamasi, Red). Dan pergub itu memberi jalan bagi munculnya perizinan. Kalau mau izin caranya begini-begini gitu. Karena itu kembali dari government harus diluruskan," ucap menteri ESDM itu dalam kesempatan yang sama.

Menurut Sudirman, istilah pulau dalam proyek reklamasi lahir dari pergub yang dikeluarkan Jokowi. Padahal penyebutan pulau untuk reklamasi sebelumnya tidak pernah ada.

"Kalau dilihat asal muasalnya sebetulnya kata-kata pulau itu muncul di pergub, sebelumnya tidak ada. Reklamasi tidak ada cerita membuat pulau. Pulau itu muncul di pergub pada 2012 diikuti dengan beberapa pergub yang sebetulnya diterbitkan oleh masanya Pak Jokowi," urainya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku tak pernah menerbitkan izin reklamasi di Teluk Jakarta. Penegasakan disampaikan Jokowi menjawab wartawan usai mengikuti acara di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11). 

”Saya sampaikan, saya sebagai presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur (saat masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta, Red), saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tandasnya.

Terkait Pergub No 146/2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, Jokowi mengatakan bahwa pergub itu merupakan petunjuk untuk mengajukan perizinan.

”Kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin, bukan reklamasinya. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa? Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” ujar dia. 

Beberapa waktu lalu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menghentikan reklamasi Teluk Jakarta.

"Dari kami sudah selesai, tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya semua sudah dilakukan," ucap purnawirawan Jenderal TNI usai menghadiri acara di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Rabu (18/10) lalu.