Amerika Serikat Kurangi Jumlah Pasokan Senjata, Netanyahu Marah

Amerika Serikat (AS) telah menahan pasokan senjata yang dijanjikan akan dikirim ke Israel, memicu kemarahan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Netanayahu menyoroti jumlah pengiriman senjata militer yang menurun drastis, sementara Presiden AS Joe Biden juga telah menunda pengiriman bom berat tertentu sejak Mei.

Keputusan AS tersebut telah memicu ketegangan dalam hubungan antara AS dan Israel. Pasokan bersenjata yang ditahan oleh AS ini telah memunculkan perdebatan tentang kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah, terutama terkait dengan konflik antara Israel dan Palestina.

Pasokan senjata yang ditunda oleh AS, termasuk bom-bom yang dijanjikan pada awalnya, telah menimbulkan reaksi keras dari pemerintah Israel. Netanyahu menyatakan kekecewaannya atas keputusan AS yang dianggap merugikan bagi keamanan Israel.

Pengurangan pasokan senjata ini dipandang sebagai refleksi dari perubahan pendekatan AS terhadap konflik di wilayah Timur Tengah. Sejak masa pemerintahan Biden, AS telah menunjukkan ketertarikan yang lebih besar terhadap penyelesaian diplomatik atas konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Meskipun AS telah lama menjadi pendukung penting bagi Israel, keputusan untuk menahan pasokan senjata ini menunjukkan adanya pergeseran dalam kebijakan AS. Hal ini juga memunculkan spekulasi bahwa AS ingin menekan Israel untuk menunjukkan kesediaan melakukan negosiasi damai dengan Palestina.

Pengurangan pasokan senjata ini juga mencerminkan ketegangan dalam hubungan antara Presiden Biden dan Perdana Menteri Netanyahu. Keduanya telah terlibat dalam perdebatan panjang terkait kebijakan AS di Timur Tengah, dan penundaan pasokan senjata ini dapat menjadi salah satu hasil dari ketidaksepakatan antara keduanya.

Konflik antara Israel dan Palestina telah lama menjadi titik rawan dalam kebijakan luar negeri AS. Dengan menahan pasokan senjata kepada Israel, AS berusaha untuk menunjukkan komitmen terhadap penyelesaian damai atas konflik tersebut. Namun, keputusan ini juga memiliki potensi untuk memperburuk ketegangan di wilayah Timur Tengah.