Akankah Dinasti Jokowi Berkhianat Kepada Partai Pengusungnya? Seperti Jokowi Berkhianat Kepada PDI Perjuangan

Oleh: Tonton Taufik Rachman

Baru-baru ini, Golkar telah mengumumkan dukungan mereka untuk Bobby Nasution yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara, meskipun pilkada 2024 masih jauh. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan apakah dinasti Jokowi yang berkuasa akan mengkhianati partai pengusungnya, seperti yang pernah dilakukan Jokowi kepada PDI Perjuangan.

Peristiwa politik yang diluar dugaan adalah ketika seorang presiden yang didukung sejak dari jabatan walikota, mendapati bahwa semua keinginannya tidak lagi disetujui, kemudian mengucapkan sumpah untuk menurunkan dukungan terhadap PDI Perjuangan. Hal ini semata-mata hanya karena keinginannya untuk memperpanjang masa jabatan tidak mendapat persetujuan. Sebelum terjadinya pengkhianatan tersebut, sang presiden bahkan mengutus seorang menteri yang memiliki pengaruh besar untuk membujuk ketua partai, agar sang presiden bisa menjadi ketua partai dengan alasan dalam rangka Indonesia emas 2045

Golkar, partai yang telah lama berdiri di Indonesia, memegang teguh sistem kaderisasi yang kuat. Persyaratan bagi seseorang untuk menjadi ketua partai adalah memiliki pengalaman sebagai pengurus partai selama minimal 5 tahun. Namun, apakah Golkar mampu menolak permintaan seorang presiden yang berkeinginan untuk berkuasa selamanya, seperti yang dilakukan PDI Perjuangan?

Berbeda dengan PDI Perjuangan, partai ini memiliki ideologi yang jelas yang mengacu pada pemikiran Bung Karno. Pendukungnya pun sangat militan dan berani menolak bila ada tindakan yang diluar batas demokrasi. Apakah Golkar mampu menolak intervensi dari seorang yang kuat untuk menjadi ketua partai di masa depan?

Jika dinasti Jokowi tetap berkuasa, ada kemungkinan kejadian pengkhianatan seperti yang pernah dilakukan oleh Jokowi terhadap PDI Perjuangan bisa terulang kembali. Peristiwa pengkhianatan ini bahkan dapat dijadikan contoh keberhasilan di masa depan.

Gibran sendiri pernah menyatakan bahwa tidak ada lagi tokoh yang bergantung pada partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa dinasti Jokowi berpotensi untuk mengkhianati partai politik setelah berkuasa. Kecenderungan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai hubungan partai politik dengan seseorang yang sedang berkuasa untuk membuat dinasti di Indonesia di masa depan.