Airlangga Hartarto: Komitmen Golkar Mendukung Dinasti Jokowi

Airlangga Hartarto, ketua umum Golkar, menunjukkan kesetiaannya terhadap pemerintahan Jokowi meskipun terdapat ketegangan dalam pendaftaran calon Golkar Sumut. Pengumuman Bobby Nasution sebagai penerima mandat Pilgub 2024 mengindikasikan dukungan kuat terhadap dinasti Jokowi, walaupun pendaftaran resmi belum dilakukan.

Kasus Airlangga yang terkait dengan ekspor CPO telah menimbulkan polemik yang melibatkan KPK, di mana Airlangga terus dipanggil untuk dimintai keterangan. Meskipun demikian, Airlangga belum menjadi tahanan dalam kasus ini. Fasilitas ekspor crude palm oil yang dikaitkan dengan Airlangga pada tahun 2021-2022 menyebabkan lonjakan harga minyak goreng di dalam negeri, sehingga menjadi sorotan utama publik.

Pada tahun 2023, pada saat menjalin komunikasi dengan calon presiden, Anies Baswedan, Airlangga langsung diperiksa oleh KPK pada hari berikutnya. Setiap peristiwa yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan pemerintahan Jokowi selalu menarik respons dari KPK. Hal ini menunjukkan kontrol yang kuat terhadap partai Golkar oleh pemerintah, di mana partai ini cenderung mengikuti kebijakan Jokowi. Perilaku ini berpotensi berubah jika ketua umum Golkar tidak terjerat dalam kasus korupsi.

Bobby Nasution, yang mencoba mendapatkan rekomendasi dari Golkar untuk Pilgub 2024, menghadapi hambatan dari kader Golkar Sumut. Kader Golkar Sumut memiliki figur yang dianggap kuat untuk maju sebagai calon Gubernur Sumatera Utara. Ijeck, atau Musa Rajekshah, ketua DPD Golkar Sumut sekaligus mantan wakil Gubernur Sumut, menjadi sosok yang memiliki dukungan kuat di internal partai.

Prestasi yang ditorehkan oleh Ijeck (Musa Rajekshah) juga membuktikan kepemimpinan yang lebih meningkat. Dibuktikan dengan peningkatan jumlah kursi Golkar Sumut di DPR RI dari 4 menjadi 8 kursi pada Pemilu 2024. Hal ini juga tercermin dalam peningkatan kursi Golkar di DPRD Sumut, dari 15 kursi pada Pemilu 2019 menjadi 22 kursi pada Pemilu 2024 atau 22 persen. Dengan perolehan kursi yang signifikan, Golkar Sumut mampu mengusung calon gubernur tanpa perlu berkoalisi dengan partai lain.

Ketegangan antara pendaftaran calon Golkar Sumut dan dukungan terhadap dinasti Jokowi yang diperlihatkan oleh Golkar secara nasional menjadi isu menarik yang memperlihatkan adanya dinamika politik internal partai.