1.824 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Amankan Demo Tolak UU TNI di DPR

Tampang.com | Polisi telah menyiapkan 1.824 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang TNI (UU TNI) yang digelar di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/3/2025).

Personel Gabungan Diterjunkan di Sejumlah Titik

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa personel yang dikerahkan berasal dari berbagai instansi, termasuk:



Polda Metro Jaya


Polres Metro Jakarta Pusat


TNI


Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta


Instansi terkait lainnya



Petugas ditempatkan di berbagai titik strategis di sekitar Gedung DPR RI untuk menjaga situasi tetap kondusif dan mencegah massa aksi memasuki area gedung.

Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional

Susatyo menegaskan bahwa pengaturan lalu lintas di sekitar Gedung DPR akan bersifat situasional, menyesuaikan dengan dinamika aksi di lapangan. Jika diperlukan, rekayasa lalu lintas akan diterapkan demi menghindari kemacetan dan menjaga keamanan pengguna jalan lain.

Pendekatan Persuasif dan Tanpa Senjata

Untuk menjaga keamanan selama aksi berlangsung, pihak kepolisian menekankan pendekatan persuasif dalam menangani demonstran.



Petugas tidak akan membawa senjata dalam pengamanan aksi.


Aparat keamanan dilarang memprovokasi maupun terprovokasi dalam situasi apa pun.


Polisi diminta mengutamakan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan seluruh pihak.



Imbauan kepada Massa Aksi

Kapolres Metro Jakarta Pusat juga mengingatkan para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk tetap mengutamakan unjuk rasa yang damai. Massa aksi diminta untuk:



Berorasi dengan santun, tanpa provokasi yang berpotensi memperkeruh situasi.


Menghindari tindakan anarkis atau perusakan fasilitas umum.


Menghormati pengguna jalan lain, sehingga aktivitas masyarakat di sekitar lokasi tetap berjalan normal.



Kesimpulan

Dengan pengerahan hampir 2.000 personel, aparat keamanan berupaya memastikan demo berjalan kondusif tanpa insiden. Pendekatan persuasif, tanpa senjata, dan koordinasi lalu lintas yang fleksibel diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan ketertiban umum.