100 Hari Anies-Sandi, Nasdem dan PDIP Inisiasi Hak Interpelasi, Hanura: Kami tidak Ikut

Tampang - Upaya PDI Perjuangan dan Partai Nasdem yang berusaha menggalang dukungan terhadap partai lain untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Anies-Sandi tidak berjalan dengan lancar. Alih-alih mendapatkan tambahan dukungan, Fraksi lain ternyata tidak satu suara dengan dua fraksi tersebut, salahsatunya adalah Fraksi Partai Hanura.

Veri Yonnefil, Sekretaris Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta, menyampaikan bahwa kinerja 100 hari Anies-Sandi sudah cukup baik dalam memimpin ibu kota. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan bahwa janji kampanye selama Pilkada DKI Jakarta 2017 bahkan dinilai sudah dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, pembahasan APBD 2018 sebesar Rp 77 triliun dibahas sesuai dengan jadwal. Atas dasar itu, Hanura tidak ikut terlibat dalam penggunaan hak interpelasi anggota dewan.


"Kami tak akan ikut interpelasi, biarkan Anies-Sandi bekerja," kata Veri kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1).


Meski begitu, tambah Veri, dirinya dan Hanura akan mengawasi dengan serius agar roda pemerintahan tidak menyimpang. Karena bila hal itu terjadi, maka Hanura yang akan berada paling depan untuk menyampaikan kritik dan masukannya kepada Anies-Sandi, bahkan menggunakan hak interpelasi bilamana diperlukan. Adapun tentang kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Hanura sangat mendukung.


"Fraksi Hanura sangat mendukung semua kebijakan yang betul-betul bersetuhan langsung dengan warga. Tidak hanya pada janji politik", ujar Veri.


Hanura juga mengingatkan agar Anies-Sandi dapat lebih bijak dalam mengambil suatu langkah. Misalnya, diadakan pengkajian terlebih dahulu, komunikasi dengan DPRD, dan juga tidak menabrak aturan yang sudah ada. Veri berharap, Anies-Sandi dapat fokus saja untuk bahagiakan warga Jakarta.

Seperti yang diketahui sebelumnya, Fraksi Nasdem dan Fraksi PDIP mencoba untuk menggalang dukungan agar anggota dewan menggunakan hak interpelasinya terhadap Anies-Sandi. Bahkan Ketua Fraksi Nasdem, Bestari Barus, sempat juga menyatakan bahwa penggalangan hak interpelasi ini tidak menutup kemungkinan berlanjut kepada tingkat angket.

"Saya nyatakan yang namanya interplasi adalah hal yang biasa dan tentu dapat dilanjutkan sampai ke tingkat angket. Menyatakan pendapat nanti apakah Anies-Sandi masih layak sebagai Gubernur atau tidak," Ucap Bestari.