10 Tahun Jokowi, Publik Anggap Pemerintah Sering Langgar Konstitusi

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) baru-baru ini merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Joko Widodo yang telah menjabat selama 10 tahun. Survei yang dilakukan oleh SMRC pada 4-11 Oktober menggunakan metode multistage random sampling dengan jumlah sampel valid sebanyak 994 responden, Margin off error dalam survei tersebut sekitar 3,2 persen, pada tingkat kepercayaan 95 persen. ini memberikan gambaran menarik terkait persepsi publik terhadap kinerja pemerintah Jokowi. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mayoritas publik Indonesia menganggap pemerintahan Jokowi sering melanggar konstitusi.

Dalam menghadapi tugas berat untuk memimpin negara dengan berbagai kompleksitasnya, Jokowi telah berjuang menjalankan amanah sebagai pemimpin negara terutama dalam menjaga supremasi hukum dan konstitusi. Namun, hasil survei SMRC menunjukkan angka yang cukup mencengangkan. Dari 994 responden yang disurvei, mayoritas dari mereka yaitu sebanyak 52% menganggap bahwa pemerintahan Jokowi sering melakukan pelanggaran terhadap konstitusi. Hasil ini tentu menjadi sorotan sekaligus perenungan bagi pemerintah dalam memperbaiki kinerja dan kebijakan yang telah diterapkan selama ini. Selain itu, ada 51 persen responden yang merasa semakin takut ketika bicara politik. Kemudian yang menyatakan ada sewenang-wenang aparat hukum ada 51 persen.

Menurut peneliti dari SMRC, hasil survei ini merupakan cerminan dari ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan pemerintahan yang berdasarkan aturan konstitusi. Pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh pemerintahan Jokowi menjadi perhatian utama publik, terlebih dalam hal pembangunan infrastruktur, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), serta upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia. Persepsi publik yang tergambar dari survei ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah guna memperbaiki kinerja dan memperkuat landasan konstitusional dalam menjalankan roda pemerintahan.

Adapun hal yang perlu dicermati dari hasil survei ini adalah adanya potensi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah yang dapat berujung pada munculnya ketidakstabilan politik di masa depan. Ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dapat menjadi pemicu utama dalam memunculkan ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya dapat merugikan pembangunan negara.

Meskipun demikian, hasil survei SMRC juga menunjukkan bahwa sebesar 60% dari responden masih memberikan dukungan terhadap kinerja pemerintah Jokowi meskipun diakui bahwa ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mendapat kritik tajam, masih ada harapan besar dari publik terhadap perbaikan kinerja pemerintah Jokowi ke depan.

Dalam menghadapi hasil survei yang menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah, adalah hal yang penting bagi pemerintah untuk mendengarkan masukan dari publik dan melakukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan selama ini. Tindakan perbaikan dan reformasi harus segera dilakukan guna memastikan bahwa pemerintah dapat memenuhi kebutuhan dan harapan publik, serta menjalankan pemerintahan sesuai dengan aturan konstitusi.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh SMRC, dapat disimpulkan bahwa mayoritas publik Indonesia menganggap bahwa pemerintah Jokowi sering melanggar konstitusi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan reformasi guna memastikan pemerintahan Jokowi dapat berjalan sesuai dengan aturan konstitusi serta memenuhi harapan dan kebutuhan publik. Dengan adanya dukungan dan kritik dari publik, diharapkan bahwa pemerintah dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan guna membangun Indonesia yang lebih baik.

SMRC Dapatkan hasil surveinya . Sebuah survei dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan signifikan dalam persepsi publik terhadap kinerja pemerintah. Dalam survei yang dilakukan melalui metode multistage random sampling dengan jumlah sampel valid sebanyak 994 responden tersebut, 63% dari publik menganggap bahwa pemerintah sering melanggar konstitusi.