Hashim Djojohadikusumo: Prabowo Akan Bangun 15 Juta Rumah dalam 5 Tahun

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, memastikan bahwa program pembangunan 3 juta rumah yang akan dijalankan dalam masa pemerintahan Prabowo Subianto adalah target tahunan, bukan sepanjang lima tahun masa pemerintahan berikutnya. Meskipun Prabowo baru akan dilantik pada 20 Oktober 2024, Hashim berharap bahwa program ini dapat diteruskan oleh pemerintahan berikutnya.

Dalam kesempatannya, Hashim menegaskan bahwa Satgas Perumahan tidak hanya akan membangun 3 juta unit perumahan sesuai program yang diusung oleh presiden ke-8, tetapi akan membangun 15 juta perumahan, lima kali lipat dari target tahunannya. "Perumahan setelah kita pelajari, kita perlu besar-besaran dipikirkan funding pendanaan. Ternyata setelah dipelajari bukan 3 juta [rumah] per periode. Kita mau bikin 3 juta setahun, jadi 5 tahun total 15 juta," ujar Hashim dalam acara REI di Jakarta Pusat, Kamis (10/10/2024).

Rencananya, pembangunan 3 juta unit rumah akan terbagi menjadi 2 juta unit perumahan di desa dan 1 juta unit apartemen di kota. Untuk pembangunan di desa, Hashim menekankan bahwa hanya kontraktor daerah yang dapat mengikuti program ini. Pengembangan besar dilarang untuk ikut serta dalam proyek rumah di desa. Namun, Hashim menegaskan bahwa pengembang besar, termasuk dari luar negeri, tetap dapat berperan dalam proyek pembangunan apartemen.

Hashim juga berharap bahwa target-target yang ditetapkan pada masa pemerintahan Prabowo dapat dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. "Ini saya luruskan, bahwa 3 juta unit rumah untuk setiap tahun, hendaknya selama 10 tahun dan dilanjutkan insya Allah oleh penerusnya, setelah Prabowo 10 tahun ya entah Mas Gibran atau siapa. Targetnya 1 juta di perkotaan setiap tahun sehingga ada 2 juta di perdesaan. Kenapa angka gini? Karena dari 75.000 desa kalau dibangun setiap tahun di tiap desa dibangun 20 rumah, kita ciptakan 80 pekerjaan jadi menggerakkan ekonomi," tegasnya.

Hashim juga menekankan pentingnya keberlanjutan program ini untuk memberikan manfaat ekonomi dan peningkatan lapangan kerja, terutama di pedesaan. Dengan mewujudkan target pembangunan rumah tersebut, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dalam melaksanakan program sebesar ini, tentu saja diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun internasional. Pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung program ini, serta transparansi dalam penggunaan dana dan alokasi sumber daya.

Tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, pembangunan rumah yang masif juga akan berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat Indonesia. Peluang usaha di sektor properti juga akan terbuka lebih luas dengan adanya program pembangunan ini, baik untuk pelaku usaha lokal maupun asing. Penyerapan tenaga kerja dalam bidang konstruksi dan properti juga akan meningkat, memberikan dampak positif pada perekonomian nasional.

Dalam konteks pembangunan perumahan, perlu diperhatikan pula aspek keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dan material bangunan yang berkelanjutan perlu didorong dalam pembangunan 15 juta unit rumah ini. Dalam hal ini, pemerintah perlu memberikan insentif dan regulasi yang mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan serta mendukung upaya pelestarian lingkungan.

Diharapkan pula bahwa pembangunan perumahan ini akan memperhatikan aspek keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, dengan melibatkan mereka dalam proses pembangunan dan memberikan manfaat langsung bagi mereka. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan para pelaku usaha lokal, penyedia tenaga kerja lokal, serta memastikan adanya pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.