Wacana Barak Militer untuk Siswa Nakal: P2G Minta Pemprov Jabar Tinjau Ulang

Tampang.com – Rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim siswa bermasalah ke barak militer selama enam bulan menuai tanggapan serius dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Melalui Kepala Bidang Advokasi, Iman Zanatul Haeri, P2G memberikan sejumlah catatan penting yang perlu dipertimbangkan agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap siswa dan sistem pendidikan.


1. Kebijakan Harus Berbasis Data

P2G menilai bahwa kebijakan tersebut harus dimulai dari pemetaan data yang akurat terkait kenakalan remaja di Jawa Barat. Iman menyarankan agar Gubernur tidak bersandar pada asumsi, tetapi melihat kondisi faktual terlebih dahulu.

“Pak Gubernur harus melihat data terlebih dahulu, seperti apa kenakalan remaja di Jawa Barat,” ujarnya.

Menurut data P2G, populasi remaja di Jawa Barat mencapai 8,1 juta jiwa atau sekitar 18,22 persen dari total penduduk. Kabupaten Bandung tercatat sebagai wilayah dengan jumlah remaja terbanyak, yakni sekitar 905.000 orang.


2. Bedakan Pendidikan Militer dan Pendidikan Karakter

Iman juga menekankan pentingnya membedakan antara pendidikan karakter dan pendidikan militer, karena keduanya memiliki pendekatan yang berbeda secara fundamental.

“Pendidikan karakter itu sudah diatur dalam Perpres 87 Tahun 2017. Jangan lupakan bahwa anak-anak ini adalah bagian dari masyarakat sipil, bukan militer,” jelas Iman.


3. Perlu Indikator Jelas Anak ‘Nakal’

Sebelum menentukan siapa yang harus dimasukkan ke barak militer, pemerintah daerah perlu menetapkan indikator yang jelas tentang apa yang dimaksud ‘anak nakal’. Iman mengingatkan, jika perilaku siswa masuk ranah pidana, maka seharusnya sudah ada lembaga khusus seperti LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) dan LPKS.


4. Waspada Stigmatisasi Sosial

P2G juga mengkhawatirkan efek sosial dari kebijakan ini. Anak-anak yang dikirim ke barak militer dikhawatirkan akan mengalami stigma negatif di lingkungan sosialnya, atau bahkan membentuk solidaritas yang justru memperkuat perilaku menyimpang.

“Ada kemungkinan mereka justru membentuk geng baru setelah keluar dari barak,” kata Iman.


5. Fokus pada Pencegahan dan Kolaborasi

Daripada mengambil langkah ekstrem, Iman menyarankan agar Pemprov Jabar lebih fokus pada pendidikan karakter yang kuat dan kolaborasi dengan pihak kepolisian. Penanganan kenakalan remaja perlu dilakukan secara sistemik, terutama di wilayah rawan tawuran.

“Titik-titik tawuran itu biasanya di lokasi yang minim kehadiran aparat. Seharusnya penanganannya ditingkatkan,” tegasnya.


6. Bangun Sekolah Militer Khusus Jika Perlu

Sebagai alternatif, P2G menyarankan agar Pemprov membangun sekolah berasrama berbasis militer khusus bagi anak-anak bermasalah, dengan kurikulum yang terarah dan pendekatan pedagogis.

“Jika ingin memberi pendidikan ala militer, bangun sekolah kedinasan yang jelas kurikulumnya. Pemerintah bisa membiayai penuh sebagai bentuk tanggung jawab,” saran Iman.


Kesimpulan: Jangan Gegabah, Libatkan Kajian Mendalam

P2G mengingatkan agar kebijakan yang menyangkut masa depan anak-anak bangsa tidak dibuat secara tergesa-gesa. Pemprov Jabar diminta untuk menyusun kebijakan berbasis riset, data, dan pendekatan humanis, bukan semata pendekatan koersif.