Ramai PPDB Zonasi 2025, Orang Tua Protes Sistem Dinilai Tak Adil!

Tampang.com | Jelang tahun ajaran baru 2025, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi kembali menjadi sorotan. Banyak orang tua murid menyuarakan ketidakpuasan terhadap sistem ini, yang dinilai tidak sepenuhnya adil dan masih menyisakan celah kecurangan.

Zonasi Dinilai Menghambat Akses Pendidikan Berkualitas
Banyak orang tua mengeluhkan anak-anak mereka tidak diterima di sekolah favorit meskipun memiliki nilai tinggi, hanya karena lokasi rumah yang tidak masuk zonasi. Di sisi lain, siswa dengan nilai lebih rendah bisa lolos karena tinggal lebih dekat ke sekolah.

"Nilai anak saya 92 tapi tidak lolos. Temannya nilai 83 diterima karena rumahnya satu RT dari sekolah. Ini menyakitkan," ujar Tia, warga Jakarta Timur.

Modus Manipulasi Domisili Masih Marak
Fenomena pindah domisili fiktif masih terjadi demi mendapatkan akses ke sekolah unggulan. Sejumlah laporan menyebutkan banyak keluarga secara tiba-tiba berpindah alamat demi mengejar zona yang lebih menguntungkan.

“Selama sistem ini tidak punya kontrol ketat, kecurangan akan terus terjadi,” kata Andri, aktivis pendidikan.

Pemerintah Diminta Evaluasi dan Tingkatkan Pemerataan Mutu
Pakar pendidikan menyebut sistem zonasi pada dasarnya bertujuan mulia untuk pemerataan, tapi pelaksanaannya kerap tidak ideal. Alih-alih membatasi pilihan, seharusnya pemerintah fokus memperbaiki kualitas pendidikan di semua sekolah.

“Kalau semua sekolah bagus, tidak akan ada rebutan sekolah favorit,” tegas Dita, dosen pendidikan di salah satu universitas negeri.

Solusi Jangka Panjang: Pemerataan dan Pengawasan Ketat
Evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PPDB sangat diperlukan. Transparansi proses seleksi, peningkatan kualitas sekolah pinggiran, serta sanksi tegas untuk pemalsuan domisili menjadi kunci keberhasilan sistem ini.

Pendidikan adalah hak semua anak, bukan hanya mereka yang tinggal dekat sekolah tertentu. Jika sistem terus dibiarkan pincang, maka kesenjangan akan semakin dalam.