PPDB Online Dinilai Tak Adil, Akses Pendidikan Masih Belum Merata!

Tampang.com | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online kembali menuai kontroversi. Sistem zonasi yang diterapkan pemerintah sejak 2017 hingga kini dianggap belum mampu menjamin keadilan pendidikan. Banyak orang tua murid di wilayah padat penduduk mengeluh tak mendapat akses ke sekolah negeri favorit, meskipun tinggal tak jauh dari lokasi.

Sistem Zonasi Dituding Timbulkan Ketimpangan Baru

Meski niat awal sistem zonasi adalah pemerataan, praktiknya sering justru menimbulkan ketimpangan baru. Sekolah unggulan tetap didominasi oleh anak-anak dari kalangan tertentu yang punya akses lebih baik ke informasi dan persiapan akademik.

“Zonasi seolah jadi penghalang baru bagi anak-anak miskin untuk mengakses sekolah berkualitas,” kata Diah Kurniawati, pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Selain itu, daerah yang kekurangan sekolah negeri berkualitas membuat pilihan siswa semakin terbatas. Banyak dari mereka akhirnya ‘terpaksa’ mendaftar ke sekolah swasta dengan biaya tinggi, menambah beban ekonomi keluarga.

Masalah Infrastruktur Masih Jadi Hambatan

PPDB juga menyingkap persoalan klasik: ketimpangan infrastruktur pendidikan. Di beberapa daerah, jumlah sekolah negeri tak sebanding dengan jumlah calon siswa. Akibatnya, sekolah menjadi sangat kompetitif, dan banyak siswa tidak mendapatkan tempat.

“Pemerintah terlalu fokus pada regulasi teknis, padahal yang dibutuhkan adalah pemerataan kualitas sekolah di semua zona,” tambah Diah.

Solusi: Evaluasi Zonasi dan Perluasan Akses Sekolah Negeri

Para ahli mendorong Kementerian Pendidikan untuk mengevaluasi sistem zonasi secara menyeluruh. Pemerataan kualitas tenaga pengajar, sarana pendidikan, dan transparansi proses seleksi harus menjadi prioritas. Selain itu, perluasan kapasitas sekolah negeri di wilayah padat juga harus segera dilakukan.

“Kalau keadilan pendidikan benar-benar mau diwujudkan, sistem PPDB harus adil, fleksibel, dan transparan,” pungkas Diah.