PPDB Masih Bikin Resah, Sistem Zonasi Dinilai Diskriminatif dan Tak Solutif!

Tampang.com | Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi kembali menjadi sorotan saat tahun ajaran baru mendekat. Sejumlah orang tua dan siswa mengeluhkan ketidakadilan yang timbul akibat penerapan zonasi yang dianggap kaku dan tidak mempertimbangkan kualitas pendidikan yang merata.

Masalah Klasik, Solusi Tak Kunjung Datang
Setiap tahun, protes soal sistem zonasi muncul dari berbagai daerah. Orang tua siswa merasa dipaksa memilih sekolah dekat rumah meski kualitasnya jauh di bawah harapan.

“Kami tinggal hanya 3 km dari sekolah favorit, tapi karena batas zonasi, anak saya tidak bisa masuk. Padahal dia punya prestasi akademik yang bagus,” kata Ratna, warga Bekasi.

Ketimpangan Kualitas Sekolah Jadi Akar Masalah
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menilai bahwa akar persoalan ada pada ketimpangan kualitas antar sekolah negeri. Sistem zonasi menjadi tidak relevan jika sekolah-sekolah belum memiliki standar mutu yang setara.

“Zonasi bisa adil jika kualitas pendidikan sudah merata. Saat ini, itu masih jauh dari kenyataan,” ujarnya.

Alih-alih Solutif, Zonasi Justru Perbesar Masalah
Beberapa orang tua bahkan menyiasati sistem zonasi dengan cara pindah alamat atau menyewa rumah di dekat sekolah tujuan. Ini menciptakan praktik curang yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem pendidikan.

“Sekarang bukan anak pintar yang diterima, tapi anak yang rumahnya di lokasi strategis,” kata Taufik, wali murid dari Jakarta Timur.

Rekomendasi: Evaluasi Total dan Pendekatan Berbasis Kualitas
Pemerintah perlu mengevaluasi sistem PPDB secara menyeluruh. Alternatif seperti kombinasi prestasi dan zonasi, atau peningkatan kualitas sekolah pinggiran secara nyata, bisa menjadi solusi jangka menengah.

Pendidikan Harus Merdeka, Bukan Dibatasi Kode Pos
Jika akses pendidikan hanya dibatasi oleh garis zonasi, maka prinsip pendidikan sebagai hak dasar akan kehilangan maknanya.