Periksa Nadiem Makarim Soal Korupsi Laptop, Kejagung Pertanyakan Sebuah Rapat

Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim selesai menjalani pemeriksaan di Kejagung RI pada Senin, 23 Juni 2025 malam terkait kasus dugaan korupsi laptop berbasis Chromebook di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022. Ia diperiksa cukup lama, yakni selama 12 jam, oleh penyidik untuk menggali informasi lebih dalam mengenai sejumlah aspek yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Salah satu poin penting dalam pemeriksaan ini adalah keterkaitan Nadiem Makarim dengan sebuah rapat yang berlangsung pada bulan Mei 2020. Kapuspenkum Kejagung RI, Harli Siregar, menjelaskan bahwa ada 31 pertanyaan yang diajukan kepada Nadiem selama proses pemeriksaan. Pertanyaan-pertanyaan ini mencakup berbagai aspek, namun menjadi sorotan utama adalah analisis yang berkaitan dengan rapat tersebut.

“Ada hal yang sangat penting didalami penyidik dalam kaitan dengan rapat pada bulan Mei 2020. Karena kita tahu, sebenarnya kajian teknis itu kan sudah dilakukan sejak bulan April,” ungkap Harli Siregar, memberikan gambaran tentang fokus dari penyidikan. Rapat yang dimaksud menjadi krusial karena dianggap sebagai salah satu titik awal dari pengambilan keputusan terkait pengadaan laptop yang dipermasalahkan.

Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim menjadi perhatian publik, terutama mengingat peran pentingnya sebagai mantan Mendikbudristek dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Sejak menjabat, Nadiem dikenal dengan kebijakan-kebijakan inovatifnya, namun investigasi ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai integritasnya dalam menjalankan tugas.

Laptop berbasis Chromebook yang menjadi pokok permasalahan diduga dikelola dengan cara yang tidak transparan. Pengadaan barang dengan nilai yang mencolok, serta proses kesepakatan yang mungkin tidak sesuai dengan prosedur, menjadi landasan dugaan korupsi yang terus didalami. Nadiem Makarim, yang selama ini diakui sebagai sosok penuh inovasi, kini harus menghadapi tantangan yang berusaha meruntuhkan citranya.

Dalam konteks ini, Kejagung bertindak sebagai pihak yang menjalankan tugas penegakan hukum dengan harapan bisa menuntaskan kasus yang telah mencoreng nama baik institusi pendidikan. Proses penyidikan yang panjang ini menunjukkan bahwa otoritas tidak main-main dalam menyikapi dugaan pelanggaran hukum, walaupun subjeknya adalah pejabat tinggi pemerintahan.

Dari keterangan yang diberikan oleh Harli Siregar, penyidik berkomitmen untuk menggali fakta lebih dalam terkait pengambilan keputusan yang diambil pada bulan Mei 2020. Rapat yang berlangsung tersebut dipandang sebagai kunci untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian yang mengarah pada praktik korupsi.

Dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan dan waktu pemeriksaan yang cukup intensif, kemungkinan besar masih banyak informasi yang harus dibeberkan. Kejagung tampaknya ingin memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan tersebut dimintai keterangan agar kebijakan transparansi dan tanggung jawab menjadi lebih jelas.

Situasi ini mencerminkan dinamika yang terjadi dalam pemerintahan saat ini, di mana penegakan hukum terhadap korupsi diharapkan bisa meningkatkan integritas dan transparansi dalam struktur pemerintahan. Kasus ini menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan dan pemerintah dapat kembali pulih.