Pendidikan Masih Jadi Mimpi Bagi Daerah Terpencil, Di Mana Peran Negara?

Tampang.com | Meski Indonesia sudah merdeka lebih dari tujuh dekade, akses pendidikan yang merata masih menjadi mimpi bagi sebagian besar warga di daerah terpencil. Dari Papua hingga pelosok Sumatra, banyak anak yang masih harus berjalan berjam-jam, bahkan menyeberangi sungai demi bisa sekolah. Di saat yang sama, fasilitas pendidikan mereka jauh tertinggal dibanding kota-kota besar.

Sekolah Masih Jadi Kemewahan di Banyak Daerah
Kisah anak-anak yang harus menempuh perjalanan ekstrem demi sekolah bukan lagi cerita langka. Di Nusa Tenggara Timur, masih banyak sekolah berdinding bambu dengan fasilitas seadanya, bahkan tanpa guru tetap.

“Kalau guru tidak datang, kami hanya main di luar. Tapi tetap harus datang ke sekolah karena orang tua menyuruh,” kata Asep, siswa SD di pedalaman Kalimantan Barat.

Ketimpangan Antara Kota dan Desa Sangat Nyata
Sementara di kota besar murid bisa belajar dengan tablet dan jaringan Wi-Fi, di banyak desa sinyal internet bahkan tak terjangkau. Akibatnya, saat pandemi dan pembelajaran daring diberlakukan, jutaan anak di pedesaan tertinggal dan banyak yang putus sekolah.

“Ketimpangan pendidikan ini akan melanggengkan kemiskinan struktural kalau tidak segera diatasi,” ujar Nurhasan, dosen pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Program Pemerintah Tidak Menyentuh Akar Masalah
Berbagai program seperti BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan beasiswa Indonesia Pintar memang telah berjalan. Namun, belum menyentuh kebutuhan dasar seperti distribusi guru, pembangunan sekolah, hingga sarana belajar yang layak di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

“Kebijakan pendidikan kita masih terlalu Jawa-sentris. Padahal, tantangan tiap daerah berbeda-beda dan butuh pendekatan lokal,” tambah Nurhasan.

Solusi: Pendekatan Wilayah dan Pemerataan Guru
Para ahli menyarankan agar pemerintah mulai menerapkan sistem distribusi guru berbasis zona dan memberikan insentif besar untuk pengabdian di daerah terpencil. Selain itu, pembangunan infrastruktur sekolah harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial daerah masing-masing.

“Pendidikan tidak bisa menunggu. Kalau akses dasar saja tidak terpenuhi, maka masa depan anak bangsa dipertaruhkan,” tegas Nurhasan.

Pendidikan Adalah Hak, Bukan Privilege
Sudah saatnya pemerintah memandang pendidikan sebagai hak konstitusional yang wajib dijamin negara, bukan sebagai fasilitas terbatas yang hanya dinikmati sebagian orang. Tanpa itu, kesenjangan sosial hanya akan semakin dalam.