Kurikulum Terus Berganti, Guru Kewalahan dan Siswa Jadi Korban?
Tanggal: 13 Mei 2025 23:47 wib.
Tampang.com | Pemerintah kembali menggulirkan kurikulum baru dalam sistem pendidikan nasional. Dikenal sebagai Kurikulum Merdeka, program ini digadang-gadang membawa semangat pembelajaran berbasis proyek dan kreativitas siswa. Namun, di lapangan, implementasinya justru menimbulkan kebingungan.
Guru Dihadapkan pada Beban Tambahan
Alih-alih memberi kemerdekaan mengajar, para guru di berbagai daerah justru mengaku kewalahan. Banyak yang harus mengikuti pelatihan mendadak, membuat perangkat ajar dari nol, dan beradaptasi dengan sistem penilaian yang berubah-ubah.
“Kami terus dikejar deadline, tapi minim bimbingan. Setiap ganti menteri, kurikulum juga ikut ganti,” keluh Nurhayati, guru SMP di Semarang.
Guru-guru menganggap perubahan ini terlalu cepat, tidak mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, dan kurang sosialisasi.
Siswa dan Orang Tua Ikut Bingung
Tak hanya guru, siswa dan orang tua pun kebingungan. Materi pelajaran yang tidak seragam antar sekolah, sistem penilaian yang tidak jelas, serta minimnya buku panduan membuat proses belajar makin tidak terarah.
“Kami tidak tahu lagi harus bantu anak belajar dari mana. Sekolah juga kadang tidak bisa menjelaskan,” ujar Yuni, orang tua siswa di Jakarta Timur.
Transformasi Pendidikan Hanya Gimmick?
Pakar pendidikan menilai transformasi yang dilakukan pemerintah belum menyentuh akar persoalan, yakni ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antar daerah. Di banyak wilayah, guru masih kekurangan fasilitas, dan pelatihan hanya menyasar kota-kota besar.
“Transformasi butuh konsistensi, bukan sekadar peluncuran program baru tiap tahun,” kata Dr. Mulyanto, dosen pendidikan dari UPI Bandung.
Solusi: Libatkan Guru dan Evaluasi Menyeluruh
Pengamat menyarankan agar pemerintah lebih banyak melibatkan guru dalam penyusunan kebijakan, bukan hanya sebagai pelaksana. Evaluasi dampak kurikulum juga harus dilakukan secara menyeluruh dan berbasis data.
“Pendidikan bukan laboratorium eksperimen kebijakan,” tegas Mulyanto.