Kasus Guru Manipulasi Nilai Murid SMPN 19 Depok Disetop, Kejari Tak Temukan Pidana

Tampang.com | Kasus dugaan manipulasi nilai rapor yang melibatkan guru di SMPN 19 Depok akhirnya dihentikan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, pihak kejaksaan menyimpulkan bahwa tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut.


Tak Ada Unsur Pidana dalam Kasus Manipulasi Nilai


Kasi Pidana Khusus Kejari Depok, Mochtar Arifin, mengungkapkan bahwa setelah pemanggilan dan pemeriksaan sejumlah pihak terkait, termasuk guru dan orang tua murid, kejaksaan tidak menemukan adanya unsur pidana.

“Jadi terkait dengan kegiatan pendidikan, setelah kita lakukan kegiatan penyelidikan pemanggilan, ternyata belum ditemukan adanya perbuatan melawan hukum,” ujar Mochtar dalam keterangannya, Jumat (24/1/2025).

Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah adanya laporan bahwa beberapa guru di SMPN 19 Depok melakukan manipulasi nilai rapor siswa. Dugaan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan integritas dalam dunia pendidikan.


Orang Tua Murid Tidak Keberatan


Salah satu faktor yang menjadi dasar keputusan penghentian kasus ini adalah keterangan dari para orang tua murid. Mereka mengakui bahwa kenaikan nilai rapor dilakukan bukan untuk tindakan curang atau merugikan pihak lain, melainkan untuk membantu siswa mendapatkan sekolah yang lebih baik.

“Orangtua mengakui bahwa posisi menaikkan (nilai) itu karena memang keinginan guru-guru, agar anak-anak berprestasi ini bisa sekolah di tempat yang lebih baik,” tambah Mochtar.

Dengan adanya pengakuan tersebut, Kejari Depok menilai bahwa tindakan para guru lebih bersifat subjektif dalam rangka membantu anak didik mereka, bukan merupakan tindakan kriminal yang merugikan negara atau pihak lain.


Dampak Kasus Ini terhadap Dunia Pendidikan


Meskipun kasus ini dihentikan, isu manipulasi nilai di dunia pendidikan tetap menjadi perhatian publik. Banyak pihak yang mempertanyakan apakah praktik serupa juga terjadi di sekolah lain, serta bagaimana sistem evaluasi nilai siswa dapat lebih transparan dan objektif.

Pakar pendidikan menilai bahwa kasus ini menunjukkan adanya tekanan bagi guru dalam menentukan nilai siswa. Banyak sekolah yang masih berorientasi pada prestasi akademik sebagai tolak ukur utama dalam penerimaan di jenjang berikutnya, sehingga guru terkadang merasa perlu melakukan “penyesuaian” agar murid mereka bisa bersaing.

“Ini menjadi refleksi bagi sistem pendidikan kita. Mungkin saja niatnya baik, tapi yang kita butuhkan adalah sistem yang adil dan transparan, bukan manipulasi yang pada akhirnya bisa merugikan siswa lain,” ujar seorang pengamat pendidikan.


Langkah ke Depan: Perbaikan Sistem Penilaian


Kasus ini menjadi pembelajaran bagi dunia pendidikan, khususnya dalam sistem penilaian siswa. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan dapat mengevaluasi mekanisme pemberian nilai agar lebih transparan dan adil.

Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah penggunaan sistem penilaian berbasis digital yang lebih ketat, sehingga perubahan nilai bisa lebih terkontrol. Selain itu, perlu ada kesadaran dari semua pihak, baik guru, siswa, maupun orang tua, bahwa nilai akademik bukan satu-satunya faktor penentu masa depan.

Keputusan Kejari Depok untuk tidak melanjutkan kasus ini tentu mengundang berbagai reaksi. Sebagian masyarakat menilai bahwa hal ini merupakan langkah yang tepat karena tidak ada pihak yang dirugikan secara signifikan. Namun, ada juga yang menganggap bahwa kejadian ini tetap harus menjadi alarm bagi dunia pendidikan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa depan.

Kasus dugaan manipulasi nilai murid di SMPN 19 Depok akhirnya dihentikan setelah Kejari Depok tidak menemukan unsur pidana dalam tindakan tersebut. Para guru yang terlibat disebut memiliki niat membantu siswa agar bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah yang lebih baik.

Namun, peristiwa ini tetap menjadi sorotan penting dalam dunia pendidikan. Ke depan, sistem evaluasi dan penilaian akademik di sekolah-sekolah di Indonesia harus lebih transparan agar kepercayaan terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.