Ganti Kurikulum Lagi! Pendidikan Nasional Dinilai Tak Punya Arah Jelas

Tampang.com | Dunia pendidikan Indonesia kembali bergejolak usai Kementerian Pendidikan mengumumkan penerapan kurikulum baru yang akan menggantikan Kurikulum Merdeka. Keputusan ini menuai reaksi keras dari para pendidik dan pengamat pendidikan yang menilai perubahan terlalu sering dan minim evaluasi menyeluruh.

Sejak era Reformasi, setidaknya sudah ada lima kurikulum yang diterapkan, dengan durasi rata-rata hanya 3–5 tahun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah sistem pendidikan nasional hanya dijadikan ruang eksperimen kebijakan?

Pendidik Bingung, Siswa Jadi Korban
Perubahan kurikulum yang terlalu cepat membuat guru dan sekolah kelabakan dalam penyesuaian. Buku-buku pelajaran harus diganti, pelatihan guru tergesa-gesa, dan siswa menjadi obyek yang terus-menerus harus menyesuaikan diri.

“Kami baru saja terbiasa dengan Kurikulum Merdeka, sekarang harus belajar yang baru lagi. Ini melelahkan,” ungkap Rina Suryani, guru SMP di Bandung.

Minim Evaluasi, Kurang Konsistensi
Alih-alih memperkuat sistem pendidikan, perubahan yang terburu-buru justru menciptakan inkonsistensi dalam penyampaian materi. Kurikulum sering kali berganti mengikuti pergantian menteri atau arah politik, bukan berdasarkan kajian jangka panjang yang berbasis data dan pengalaman.

“Kurikulum seharusnya tidak berubah karena ganti pemimpin. Harus ada konsistensi agar pendidikan bisa maju,” kata Dr. Hartono Widjaja, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta.

Tekanan pada Guru dan Daerah Tertinggal
Guru-guru di daerah terpencil paling terdampak oleh kebijakan seperti ini. Mereka kerap tidak mendapat pelatihan yang layak, akses internet terbatas, dan kesulitan mendapatkan materi ajar terbaru.

“Tidak semua sekolah bisa langsung menerapkan kurikulum baru. Kami seperti dipaksa ikut perlombaan tanpa diberi bekal,” ujar Rina.

Usulan: Stabilkan Kurikulum, Fokus ke Kualitas
Para pemerhati pendidikan menyarankan agar pemerintah:



Melakukan evaluasi mendalam terhadap kurikulum sebelumnya sebelum mengganti.


Menetapkan arah pendidikan nasional yang bersifat jangka panjang dan lintas kabinet.


Memberikan pelatihan menyeluruh dan bertahap bagi pendidik sebelum penerapan kurikulum baru.


Memastikan bahwa daerah tertinggal mendapat dukungan teknologi dan sumber daya yang memadai.



Kurikulum adalah fondasi pendidikan. Bila terlalu sering berubah tanpa arah yang jelas, maka yang dikorbankan adalah generasi penerus bangsa.