Diknas Jawa Barat Buka Program SMA Terbuka

Tampang.com – Sebanyak 24 persen dari dua juta anak usia sekolah menengah di Jawa Barat belum dapat menikmati pendidikan. Untuk memastikan setiap anak usia menengah dapat melanjutkan sekolah hingga jenjang SMA, Dinas pendidikan Jawa Barat membuat terobosan dengan program SMA Terbuka.

Kepala Bidang Pendidikan Khusus (PK) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Dr Dadang Rachman mengatakan, SMA terbuka merupakan program upaya terobosan untuk menjawab kebutuhan layanan. SMA Terbuka diperuntukan bagi lulusan dengan kendala tertentu.

”Mereka biasanya tidak dapat melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK negeri karena terkendala jarak sekolah terlalu jauh, kendala biaya, hingga pernah melanjutkan tetapi putus sekolah,” kata Dadang. Sistem pendidikan yang diterapkan di SMA Terbuka melalui pola pendidikan jarak jauh. Peserta didik SMA Terbuka dapat melaksanakan pembelajaran atau praktik terpisah dari sekolah induk.

”Waktu kegiatan belajar atau tatap muka hanya dua kali dalam seminggu, namun waktu belajar SMA terbuka lebih banyak karena di lima hari mereka harus belajar mandiri dengan menggunakan teknologi dan modul,” bebernya.

Dadang menjelaskan, program SMA terbuka ini ada dua yaitu  meningkatkan akses dan meningkatkan mutu belajar.

Ukuran akses untuk sekolah menengah adalah angka partisipasi kasar (APK).

”Kita masih 76 persen artinya ada 24 persen anak usia sekolah menengah yang belum sekolah. Padahal anak sekolah menengah itu sekitar 2 juta lebih dan baru bisa tertampung sekitar 1,5 juta lebih dan sisanya lost. Untuk itu maka perlu ada terobosan,” jelasnya.

Selama ini pendekatan terhadap anak putus sekolah, melalui Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), namun, lanjutnya, jika ada 700 ribu anak yang tidak sekolah, maka bisa dibayangkan harus berapa anggaran yang dipersiapkan.

”Dalam setahun tercatatat kurang lebih 400 ribu yang tidak tertampung lulusan SMP.  Kalau USB bisa menampung sekitar 300 orang dengan hitungan 10 kelas dengan satu kelas 30 orang berarti diperlukan sekitar 1000 USB. Jika satu USB harganya Rp 10 miliar, maka pemerintah harus menyediakan anggaran untuk USB sekitar Rp 3 triliun. Pemerintah Jabar belum sampai ke arah sana, maka harus ada terobosan dan dilakukanlah program SMA terbuka dan SMK PJJ ini,” paparnya.

Dadang menuturkan, saat ini pihaknya baru bisa menampung 36 ribu siswa di SMA terbuka. Dan jika masih mengandalkan USB berapa USB yang harus dibangun. ”Angka tersebut tidak begitu akurat,” tuturnya.

Mekanisme SMA Terbuka ini, lanjutnya, akan ditunjuk SMA induk kepada SMA biasa terutama SMA negeri. SMA induk ini membuka kegiatan belajar jarak jauh yang disebut Tempat Kegiatan Belajar (TKB) dengan jumlah yang belajar sebanayak 30 orang dan setiap SMA SMK yang ditunjuk rata rata bisa menampung  dua sampai 10 TKB.

”SMA Terbuka dibuat terutama di daerah yang APK nya rendah, kalu di kota rata-rata APK tinggi. Bandung sudah mencapai 99 persen, Kota Cirebon, Bogor, Cimahi sudah tinggi. Kalau kabupaten-kabupaten rata rata masih rendah. Hampir semua sekolah negeri ditunjuk sebagai induk atau hampir 700 lebih sekolah,” urainya.

Dadang berharap dengan program ini pelayanan meningkat dan semua anak harus sekolah dengan pelayanan bermutu karna berbasis tekhnologi. Untuk itu Dadang mengimbau agar orangtua bisa mendorong anaknya untuk mau bersekolah. Tidak hanya itu diharapkan juga orangtua bisa mengetahui tentang sekolah terbuka ini.

”Siswa atau orangtua jangan takut karena SMA terbuka ini ijazahnya sama dengan SMA induknya. Kalau dia menginduk ke SMA Negeri 8 misalnya maka ijazah mereka sama ijazah SMAN 8. Tidak disebutkan SMA terbuka,” sebutnya.

Program ini, menurut Dadang, sudah diujicobakan selama enam tahun. Dan yang sudah sempurna menjalankannya adalah SMAN 1 Padalarang dan di Leuwiliang sebagai SMA ujicoba dari pusat.

”Sekarang hampir disemua kabupaten sudah ada program ini. Kalau di Bandung SMA 11, SMA 8 di Cimahi SMAN 3. Terbanyak di Priangan timur seperri Garut, Tasik,  kalau di kota rata rata hanya anak jalanan yang menjadi siswa,” pungkasnya.