Dedi Mulyadi Wajibkan Waib Militer Bagi Anak Bermasalah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akhirnya buka suara soal kebijakan kontroversialnya yang mewajibkan pendidikan semi militer bagi anak-anak yang terindikasi bermasalah atau “nakal” di wilayahnya. Program ini dijadwalkan mulai diterapkan pada Mei 2025, dan akan melibatkan unsur TNI serta Polri dalam proses pembinaan.

"Sejak dulu kita selalu bicara soal geng motor dan kenakalan remaja, tapi tidak juga selesai. Hari ini, kita bersama para bupati dan wali kota sedang merumuskan langkah nyata," ujar Dedi saat ditemui di Gedung Pusdai, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (28/4/2025).

Menurut Dedi, langkah ini diambil karena keresahan masyarakat terhadap maraknya aksi kriminal dan kekerasan yang melibatkan remaja di berbagai kota di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa program ini bukan bentuk hukuman, tetapi upaya pembinaan karakter agar generasi muda tidak terjerumus ke hal-hal negatif.

Dalam pelaksanaannya, anak-anak yang terjaring dalam program ini tetap akan terdaftar di sekolah formal. Mereka akan mengikuti pelajaran umum melalui sistem kelas khusus, namun disertai dengan pelatihan disiplin ala militer. "Mereka tetap belajar. Tapi, setelah jam pelajaran, mereka akan dibina secara fisik dan mental oleh instruktur dari TNI dan Polri," jelas Dedi.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam program ini bersifat persuasif. Program hanya akan dijalankan atas dasar persetujuan dari orangtua dan sekolah yang bersangkutan. “Kami tidak akan memaksa. Tapi kami ingin orangtua yang merasa anaknya sudah sulit dikendalikan, bisa memiliki solusi nyata,” katanya.

Tahap awal program wajib militer ini akan diterapkan di beberapa daerah, termasuk Kota Bandung, Bekasi, dan Cirebon. Pemprov Jawa Barat juga tengah membangun pusat pelatihan terpadu sebagai tempat pembinaan anak-anak tersebut.

Kebijakan ini pun menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Sebagian pihak menyambut baik sebagai bentuk solusi konkret atas maraknya kenakalan remaja. Namun, ada pula yang menilai pendekatan militeristik tidak cocok diterapkan pada anak-anak dan bisa menimbulkan trauma psikologis jika tidak diawasi dengan baik.

Menanggapi kritik tersebut, Dedi menegaskan bahwa semua kegiatan dalam program akan diawasi oleh tenaga ahli, termasuk psikolog anak. “Ini bukan pelatihan kekerasan. Justru sebaliknya, kami ingin menanamkan disiplin, tanggung jawab, dan rasa cinta tanah air,” tegasnya.

Dengan kebijakan ini, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berharap Jawa Barat bisa menjadi pionir dalam menyelesaikan persoalan remaja melalui pendekatan pembinaan yang terstruktur dan terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan.