Anies Baswedan tentang Biaya Kuliah dan Tanggung Jawab Negara
Tanggal: 19 Mei 2024 19:29 wib.
Menurut pandangan pribadi Anies Baswedan, tidak boleh terjadi situasi di mana anak-anak harus terputus sekolah hanya karena tidak mampu membayar kuliah. Membiarkan masalah ini terjadi tanpa intervensi yang tegas dari pemerintah dapat membawa dampak yang buruk bagi masa depan negara. Sangat disayangkan jika pemerintah lalu melepas tanggung jawab dengan mengatakan "Silakan urus sendiri, cari sendiri" kepada mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan tinggi.
Lebih lanjut, Anies Baswedan menegaskan bahwa pendekatan kampus terhadap mahasiswa perlu berubah. Kampus seharusnya tidak hanya melihat mahasiswa sebagai pelanggan jasa pendidikan, melainkan sebagai calon pemimpin yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. Pandangan ini memiliki implikasi yang dalam, di mana pendidikan tidak semata menjadi transaksi murahan antara rakyat dengan negara.
Namun, dalam kenyataannya, akar masalah terletak pada alokasi anggaran yang tidak memadai dari negara untuk biaya pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah tidak hanya mengandalkan peran orang tua dalam membayar biaya pendidikan anaknya.
Menurut Anies, pembagian tanggung jawab antara negara dan orang tua seharusnya lebih seimbang. Negara harus memiliki peran lebih aktif dalam menanggung biaya pendidikan tinggi agar tidak memberatkan orang tua. Adanya kesenjangan dalam pembagian tanggung jawab ini telah membuat banyak keluarga terbebani dengan biaya pendidikan tinggi.
Dalam menanggapi issue biaya pendidikan tinggi, Anies Baswedan mengajak untuk melihat contoh dari negara-negara lain yang telah berhasil mengimplementasikan sistem pendidikan tinggi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Negara-negara maju seperti Finlandia, Norwegia, dan Jerman telah memiliki sistem pendidikan tinggi yang memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakatnya tanpa dibebani biaya yang tinggi.
Berdasarkan data UNESCO, negara-negara seperti Finlandia, Norwegia, dan Jerman mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk pendidikan tinggi dan menerapkan kebijakan biaya kuliah yang terjangkau bahkan gratis untuk warganya. Negara-negara ini memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang tinggi dan kesenjangan akses pendidikan rendah.
Pandangan Anies Baswedan memang menggambarkan isu yang mendesak terkait dengan ketidakadilan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia, dan perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Keterlibatan negara dalam menanggung biaya pendidikan tinggi akan memiliki dampak yang positif dalam mengatasi masalah aksesibilitas pendidikan tinggi yang selama ini menghambat potensi generasi muda.