Anggaran Pendidikan Naik, Tapi Ketimpangan Sekolah Daerah Masih Parah!

Tampang.com | Pemerintah kembali menaikkan anggaran pendidikan untuk tahun 2025. Namun, di balik angka triliunan yang digelontorkan, kondisi sekolah di pelosok Indonesia masih jauh dari kata layak. Ketimpangan infrastruktur, fasilitas, dan kualitas guru menjadi bukti bahwa akses pendidikan masih menjadi tantangan besar.

Angka Naik, Tapi Realisasi Tak Menyentuh Akar Masalah
Kementerian Keuangan mengumumkan kenaikan anggaran pendidikan menjadi lebih dari Rp660 triliun. Namun banyak pihak mempertanyakan efektivitas distribusinya. Di banyak daerah, ruang kelas masih rusak, kekurangan guru, bahkan akses ke sekolah pun masih sulit.

“Anggaran naik tiap tahun, tapi tidak menjamin sekolah-sekolah di Papua atau Kalimantan mendapatkan fasilitas yang setara,” kata Nur Rahmawati, pegiat pendidikan dari Forum Guru Peduli Nusantara.

Ketimpangan Fasilitas Menghambat Kesetaraan Akses
Di kota-kota besar, siswa sudah terbiasa dengan laboratorium modern dan akses internet cepat. Sementara di pedalaman, guru harus mengajar dengan papan tulis reyot dan buku usang. Tak sedikit murid yang belajar dalam kondisi tanpa listrik atau kursi yang memadai.

“Kalau dilihat dari Jakarta, pendidikan kita tampak maju. Tapi coba lihat ke Sumba atau Kepulauan Aru—itu kenyataan yang sangat berbeda,” ujar Rahmawati.

Distribusi Guru Tak Merata, Kualitas Pembelajaran Tergerus
Salah satu masalah besar adalah distribusi tenaga pengajar yang tidak seimbang. Daerah terpencil kesulitan mendapatkan guru dengan kualifikasi memadai karena kurangnya insentif dan fasilitas penunjang.

“Banyak guru honorer di daerah yang digaji tak layak, bahkan belum tentu dibayar tepat waktu,” ungkap Ridwan, guru SD di Halmahera Selatan.

Pemerintah Perlu Fokus pada Pendidikan Inklusif dan Berkeadilan
Para pengamat mendesak pemerintah agar lebih menekankan transparansi penggunaan anggaran, memperkuat pengawasan di daerah, dan memberikan afirmasi nyata untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Selain itu, pendekatan digitalisasi pendidikan juga harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur daerah, agar tidak menciptakan jurang ketimpangan baru.

Pendidikan Adil, Masa Depan Bangsa Terjamin
Kenaikan anggaran hanyalah langkah awal. Tanpa distribusi yang adil dan tepat sasaran, pendidikan akan terus menjadi hak istimewa bagi kota besar dan menjadi mimpi jauh bagi anak-anak pelosok.