Anggaran Pendidikan 2026 Dipatok hingga Rp 761 Triliun, Fokus pada Sekolah Unggulan hingga Pendidikan Vokasi

Tampang.com | Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan menaikkan alokasi anggaran pendidikan dalam APBN 2026 hingga Rp 761 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 724,3 triliun. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurut Sri Mulyani, anggaran pendidikan tahun depan diperkirakan berada di kisaran Rp 727 triliun hingga Rp 761 triliun, tergantung pada dinamika fiskal dan kebutuhan prioritas nasional. Penambahan anggaran ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih bermutu dan berdaya saing.

Prioritas Penggunaan Anggaran

Kementerian Keuangan menargetkan anggaran pendidikan digunakan untuk:



Penguatan sekolah unggulan dan sekolah rakyat


Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi


Perbaikan sarana dan prasarana pendidikan


Peningkatan kualitas tenaga pengajar


Pengembangan pendidikan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri



Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pembangunan nasional tahun 2026, yang mencakup delapan fokus utama seperti ketahanan pangan, energi, program makan bergizi gratis (MBG), penguatan desa, UMKM dan koperasi, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan.

Rincian Alokasi Anggaran Pendidikan 2025

Sebagai perbandingan, anggaran pendidikan tahun 2025 mencapai Rp 724,3 triliun, yang terbagi menjadi tiga komponen besar:



Belanja Pemerintah Pusat – Rp 297,2 triliun



Program Indonesia Pintar (PIP) untuk 20,4 juta siswa


Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,1 juta mahasiswa


Tunjangan profesi guru non-PNS untuk 477.700 guru




Transfer ke Daerah (TKD) – Rp 347,1 triliun



BOS untuk 43,4 juta siswa


TPG untuk 1,5 juta guru PNSD dan PPPK


Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk revitalisasi 14.690 fasilitas pendidikan dan 21 perpustakaan daerah




Pembiayaan – Rp 80 triliun



Beasiswa LPDP untuk hampir 50.000 penerima


Beasiswa kerja sama gelar dan non-gelar lintas kementerian


Pendanaan riset dan inovasi di bidang pendidikan





Kebijakan ini mencerminkan arah kebijakan fiskal 2026 yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia sebagai pondasi pembangunan jangka panjang.